KALBAR TERKINI - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengungkapkan akan ada tiga solusi untuk menyelesaikan persoalan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun.
Pertama, untuk persoalan hukum berdasarkan laporan-laporan yang diterima dan hasil investigasi akan diselesaikan oleh Polri.
"Pokoknya penyelesaiannya tiga.
Satu, masalah hukum, akan diselesaikan oleh Polri," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 3 Juni 2023.
Kedua, untuk masalah administrasi pendidikan akan terus dilakukan pembinaan dan pemantauan dan yang ketiga, masalah sosial yang akan diurus langsung oleh Pemprov Jawa Barat.
"Kemudian masalah keamanan, karena ada masalah sosial, ada masalah politis sedikit-sedikit itu diselesaikan oleh Gubernur (Jawa Barat) Pak Ridwan Kamil bersama aparat vertikal," ungkap Mahfud.
Ponpes Al Zaytun sedang menjadi sorotan publik karena penuh kontroversi mulai dari ajaran yang menyimpang dari Islam hingga isu adanya kekerasan seksual.
Baca Juga: Ponsel Samsung Galaxy A02 Menggunakan Chipset Mediatek MT6739W Simak Spesifikasi Berikut ini
Selain itu umat Islam juga mempertanyakan sumber dana untuk membangun kompleks ponpes yang terletak di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut.
Selain menerapkan cara beribadah yang berbeda, Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang juga disebut-sebut terkait dengan gerakan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 (NII KW 9).
Direkomendasikan Bubar
Tim investigasi yang dibentuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat merekomendasi agar pemerintah pusat menutup Pondok Pesantren Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat.
Rekomendasi tersebut dikeluarkan atas beberapa pertimbangan, di antaranya soal pemahaman agama, laporan dugaan tindak pidana, dan dugaan pelanggaran administrasi penyelenggaraan sistem pendidikan.
Berdasarkan rekomendasi tersebut, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta agar para santri ponpes tersebut tak menjadi korban jika nantinya Al Zaytun jika jadi ditutup.
Baca Juga: Buka Rekening BSI, Simak Syarat dan Cara Daftar Bank Syariah Indonesia, Mudah dan Tidak Ribet
"Si pesantrennya direkomendasi memang untuk dibekukan atau dibubarkan, tetapi harus secara bijak dalam memberi solusi agar ribuan yang sudah berstatus murid atau santri di sana bisa diberikan solusi seadil-adilnya.
Jadi penyelesaian Al Zaytun tidak boleh mengorbankan hak pendidikan dari anak-anak Jabar yang memang sudah terlanjur bersekolah di sana," jelas Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin 3 Juli 2023.***