KALBAR TERKINI – Pertentangan tentang banjir di DKI Jakarta terus mencuat ke publik, sebagian menilai apa yang dilakukan Gubernur Anis Baswedan jauh dari harapan namun tak sedikit pula yang membelanya.
Kritikan demi kritikan pun bermunculan mulai dari kalangan pejabat publik hingga kalangan selebritis.
Satu di antaranya perdebatan antara Pasha Ungu dan Giring Nidji. Perdebatan dipicu muncul ketika titik genangan baru di DKI ketika genangan lama hilang.
Baca Juga: Kini Miliki 160 Website Baru, CEO PRMN Agus: Portal Jember Adalah Pertaruhan Pertama Kami
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menjadi sorotan karena melontarkan ide-ide yang kontroversial terkait penanganan banjir Jakarta.
Salah satu ide Anies Baswedan yang menuai begitu sering dikritik ialah soal naturalisasi sungai. Berbeda dengan normalisasi sungai, ide penanganan banjir Jakarta khas Gubernur Anies itu ingin 'mengembalikan kondisi alamiah sungai'.
Ide tersebut dinilai bertentangan dengan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang selama ini mengandalkan normalisasi sungai sebagai langkah jitu mengentaskan banjir Jakarta.
Baca Juga: Resmikan Bendungan ke-3, Jokowi: Sumber Air Bagi 3.000 Hektar Sawah di NTT
Polemik naturalisasi versus normalisasi sungai menjadi bola panas di tengah bencana banjir Jakarta yang masih menghantui ibu kota.
Staf Khusus Kementerian PUPR Firdaus Ali mengklaim semua program normalisasi sungai di DKI Jakarta berhenti setelah Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur.
"Dari 33 kilometer, kita hanya dapat menyelesaikan 16 kilometer," tutur Firdaus dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube Najwa Shihab pada Kamis 25 Februari 2021.
Baca Juga: Cegah Karhutla di Daerah, Mendes PDTT Siapkan Pendamping Desa
"Kenapa? Karena Gubernur Anies memutuskan untuk tidak melakukan normalisasi di Ciliwung," ujarnya menjelaskan.
Penghentian normalisasi sungai untuk penanganan banjir Jakarta, menurut Firdaus, berhenti sejak 2017 hingga 2020.
Namun, Gubernur Anies Baswedan tampaknya akan melanjutkan program normalisasi sungai di Kali Ciliwung tahun ini.
Baca Juga: Cegah Karhutla di Daerah, Mendes PDTT Siapkan Pendamping Desa
Perubahan sikap Anies Baswedan dianggap Firdaus Ali sebagai bukti ketidaksesuaian ide naturalisasi sungai dengan kondisi faktual banjir Jakarta.
"Diksi yang dia bangun dengan cara misalkan membikin 'naturalisasi', terbentur dengan fakta realita di lapangan," kata Firdaus mengklaim.
Kendati demikian, pernyataan Firdaus disangkal oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.
Baca Juga: Masih tangani pandemic Covid-19, Pemerintah Kembali Pangkas Cuti Bersama 2021
Wagub DKI itu menegaskan kalau pembebasan lahan untuk normalisasi sungai yang menjadi tugas pemerintah provinsi (pemprov). Bahkan, Riza Patria mengklaim penyerapan anggaran normalisasi sungai mencapai 90 persen.
"Saya ada di pihak akademisi dan juga pemerintah (berkesimpulan) normalisasi kali Ciliwung terhenti. Sudah. Titik," kata Stafsus Kementerian PUPR Firdaus Ali ngotot.
Isu naturalisasi sungai versus normalisasi sungai dianggapnya sebagai aksi politisasi banjir Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan.
"Dari awal dia (Anies Baswedan) yang mempolitisasi banjir ketika dia running (menjabat) menjadi gubernur," kata Firdaus Ali menuding.
Stafsus PUPR itu meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk fokus menangani banjir Jakarta tanpa mencari-cari alasan
"Pesan saya sekarang, buat pemprov DKI Jakarta, fokus saja tidak usah banyak bicara," ujarnya.
"Kerjakan sebagaimana Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bekerja," kata Firdaus Ali.
"Tunaikan apa yang merupakan kewajiban pemprov DKI Jakarta, saya yakin DKI Jakarta tidak akan lama lagi, tidak akan menangisi bencana yang terjadi," ucap Stafsus PUPR itu menutup pernyataannya.***