Network
“ Isi sesama pasal di Perda ini saja tidak saling singkron, saling kontradiktif bagaimana dapat menjadi instrumen hukum, Perda ini sudah tidak layak, jadi daripada di revisi menurut saya lebih baik buat baru dengan kajian akademis yang lebih mendalam dan lebih tegas.“
Ditambahkan Herman Hofi bahwa selama ini Pemerintah daerah hanya membuat Perda tanpa ada Peraturan Kepala Daerah yang mengatur teknis pelaksanaan Perda tersebut, sehingga Perda yang dibuat terkesan sia-sia.
“ Perda tanpa adanya Peraturan Kepala Daerah sama aja bohong, tidak ada gunanya, Pemerintah Daerah selama ini terkesan membuat Perda seperti formalitas, kalau ditanya ada Perda yang mengatur? Ada, pelaksanaannya nol besar.“ tegasnya.***
