Network
KALBAR TERKINI - Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Herman Hofi Munawar menilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kabupaten/Kota masih sangat lemah, bahkan dapat dikatakan sangat mandul dalam pengawasan ketenagakerjaan terhadap perusahaan yang ada di wilayah hukum Kalimantan Barat.
“Kita berharap perlu ada pembenahan atas kinerja Disnaker Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Karena Disnaker harus nya proaktif terhadap pengembangan ketenagakerjaan, dengan membangun kolaborasi, koordinasi dan bersinergi dengan seluruh unsur yang terlibat serta dengan berbagai stakeholder lainnya guna penyaluran, pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan," ungkap Herman Hofi.
Menurutnya, saat ini seperti tidak ada personil atau pengawas dari dinas tenaga kerja dalam melakukan pengawasan perusahaan.
“Harusnya ada pengawas khusus dalam pengawasan ketenagakerjaan.
Idealnya 1 orang pengawas disnaker untuk mengawasi 10 perusahaan.
Dengan demikian dapat terdeteksi dengan cepat jika ada gejolak buruh di setiap perusahaan baik terkait dengan upaya, dan hak serta kewajiban para buruh," tambahnya.
Herman Hofi menambahkan, saat ini banyak para buruh atau karyawan perusahaan mengeluhkan perlakukan management perusahaan yang merugikan para buruh.
