Network
KALBAR TERKINI - Orang Dayak Kecewa kepada Jokowi, Tokoh DIO: Kami Hidupi Jakarta dan Jawa, tapi Terpinggirkan!
Tokoh Organisasi Internasional (Dayak International Organization/DIO) Ajonedi Minton menilai, reaksi keras warga Suku Dayak kepada Edy Mulyadi, sangat bisa diterima.
"Selain pernyataan Edy itu tidak bermoral, berbagai reaksi kemarahan ini juga bisa dilihat sebagai bagian akumulasi dari manifestasi kekecewaan Suku Dayak selama ini kepada pemerintah pusat.
Termasuk di era Presiden Joko Widodo, dan ini meledak ketika mereka mengutuk Edy" tegas Minton.
Hal ini dinyatakan oleh Minton kepada Kalbar-Terkini.Com di Pontianak, Ibukota Provinsi Kalbar, Selasa, 8 Februari 2022.
Ini sekaligus mengomentari pernyataannya di saluran YouTube-nya, Ajonedi Minton Official Channel, yang menayangkan program berjudul Manifestasi Kekecewaan Orang Dayak kepada Pemerintah Jokowi dan Dayak Tolak IKN Nusantara.
Baca Juga: Polri Persilahkan Edy Mulyadi Ajukan Penangguhan Penahanan, Jubir Aliansi Dayak: Kami Pantau Prosesnya
Diunggah enam hari lalu, menurut Minton, pernyataannya di YouTube itu sarat akan kritik yang membangun dan solusif kepada pemerintahan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo .
"Faktanya memang benar, orang Dayak selama ini terpinggirkan, tapi syukurlah ada reformasi," kata praktisi hukum yang juga Kepala Divisi Ekonomi Kerakyatan DIO.
Menurut Minton, akumulasi orang Dayak terungkap pasca munculnya YouTube Edy Mulyadi itu, yang membuat semua tokoh dan warga Dayak marah baik DIO, Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), dan menuntut mantan caleg gagal dari PKS pada 2019 itu diproses secara hukum pidana dan hukum adat Dayak.
Baca Juga: Setelah Edy Mulyadi, Kini Giliran #bersatulaporkanNichoSilalahi Trending di Twitter
Dalam video itu, Edy yang didampingi rekan rekannya, menyatakan bahwa ketidaksukaannya atas pengesahan Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN), yang akan segera pindah ke Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Edy melontarkan kata-kata yang mengandung makna terhadap masyarakat di Kalimantan, dan secara bersamaan menyatakan ketidaksukaannya terhadap Menteri Pertahanan RI Letjen (Purn) Jenderal Prabowo Subianto.
Bagi Edy, orang-orang tidak akan mau membangun properti di Kalimantan, karena pasarnya hanya makhluk halus.
Baca Juga: Edy Mulyadi Ditahan, Kompolnas Berikan Dukungan Langkah Polri: Sampaikan Kritik Dengan Santun
“Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak, genderuwo, ngapain gua bangun di sana,” katanya.
Menurut Minton, orang Dayak selama ini hanya diam sekalipun sempat diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat di berbagai bidang.
"Namun, ini bukan berarti tinggal diam jika ditindas. Bukan berarti kalian hebat, dan lebih pintar dari kami orang Kalimantan, sehingga kami dianggap dapat sewenang-wenang diperlakukan secara diskriminatif, dan rasis, hanya karena kami selalu mengalah, dan tidak bertindak keras dan kasar dalam menuntut perhatian dari pemerintah pusat," tegasnya.
Baca Juga: Kuasa Hukum Edy Mulyadi Keberatan Penahanan, Polri: Penyidik Sudah Menjalankan Semua Prosedur KUHP
"Kami tetap diam, sekalipun hasil bumi kami, berupa kayu, tambang bauksit, batubara, minyak bumi, sawit dan berbagai kekayaan alam lainnya dikuras dan diekploitasi demi devisa negara untuk menghidupi indonesia dan membangun Jakarta dan Pulau Jawa," lanjut Minton, sebagaimana juga dinyatakannya dalam YouTube Ajonedi Minton Official Channel.
Selama puluhan tahun Indonesia merdeka, tambah Minton, pemerintah pusat tidak pernah menganggap orang Dayak ada di negara ini," ujarnya.
"Bahkan, orang Dayak secara terang-terangan diabaikan baik di pemerintahan, swasta, BUMN, baik secara ekonomi, sosial, dan budaya, apalagi secara politik," tambahnya.
Baca Juga: Kuasa Hukum Edy Mulyadi Keberatan Penahanan, Polri: Penyidik Sudah Menjalankan Semua Prosedur KUHP
"Perihal ini juga terbukti selama wacana, perencanaan sampai penetapan UU IKN Nusantara, di mana tokoh-tokoh Dayak se-Kalimantan tidak pernah diminta berkonsultasi, dimintai pendapat dan masukan, atau melakukan sosialisasi melalui tokoh-tokoh Dayak, lembaga adat Dayak setingkat MADN atau cendekiawan Dayak," tambahnya.
"Semuanya dianggap tidak pernah ada, sehingga orang Dayak sudah terlalu sering diabaikan di negara ini, disakiti, belum lagi ditambah pernyataan yang sangat menyakitkan dan rasis dari Edy, Orang Dayak mengalah selama puluhan tahun, hanya demi menjaga kebhinekaan untuk menyangga keutuhan bingkai NKRI," tambah Minton.
Namun, kesabaran orang Dayak juga ada batasnya. "Jangan diprovokasi terus, dan diperlakukan tidak adil, diinjak harga dirinya oleh pemerintah maupun oleh orang luar Kalimantan," kecamnya.
Baca Juga: Edy Mulyadi Akhirnya Resmi Ditahan, Mabes Polri: Kami Periksa Banyak Sekali Ahli, Akun Bang Edy Chanel Disita
Minton dalam YouTube itu juga menyinggung tentang pentingnya pemerintah pusat menempatkan orang Dayak sebagai Kepala Otorita IKN, sekalipun pemerintah pusat disebut-sebut menjagokan dua nama, yakni Basuki Cahya Purnama alias Ahok dan Bambang Brojonegoro.
"Sejumlah orang Dayak sebenarnya bisa memimpin IKN. Selain tahu persis karakter daerah ini, mereka juga memiliki pengalaman yang mumpuni di bidang politik dan pemerintahan, seperti Teras Narang dan Cornelis, masing-masing pernah dua periode menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat," jelasnya.
Selain itu, kedua tokoh ini juga masih aktif mewakili daerahnya di DPR RI dan DPD RI. "Jadi, Presiden Jokowi harus mendengar suara kami, orang Dayak, dan memperjuangkan berbagai aspirasi kami, agar kelak Jokowi meninggalkan legacy yang baik bagi generasi penerus tongkat estafet pembangunan," tandas Minton.***
