Network
PETALING JAYA, KALBAR TERKINI - Pembangunan infrastruktur di Sabah dan Sarawak selalu minus perhatian dari Pemerintah Malaysia.
Padahal, wilayah Malaysia Timur di Pulau Kalimantan ini adalah penghasil minyak dan gas yang menghidupi negara Malaysia lewat pengelolaan oleh BUMN Petronas.
Hal ini juga ditandai dengan minusnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur di dua negara bagian itu untuk tahun anggaran 2023.
Baca Juga: DPR Malaysia Bubar, Sabah dan Sarawak Bersorak: Malaysia Dihadang Krisis Ekonomi dan Politik!
Anggota Parlemen Bandar Kuching Dr Kelvin Yii menegaskan, berdasarkan rekor anggaran 2022 sebesar RM372,3 miliar.
Tapi untuk 2023, dana pembangunan untuk Sabah dan Sarawak telah turun menjadi 12 persen dari total pengeluaran pembangunan.
Pada 2020 di bawah pemerintahan Pakatan Harapan (PH), total dana pembangunan ke Sabah dan Sarawak adalah 17,14 persen dari total anggaran.
Pada 2021 dan 2022 di bawah Perikatan Nasional (PN) masing-masing turun menjadi sebesar 13,91 dan 12,9 persen.
Baca Juga: Non-Muslim Sarawak Dituding Biang Korupsi di Malaysia, Presiden Partai Rasis 'Dipolisikan'!
“Sementara secara kuantum kami melihat peningkatan, itu masih belum memadai," kecam Yii.
"Masih banyak yang perlu dilakukan untuk memperbaiki ketidakseimbangan pembangunan di dua wilayah kami,” katanya.
Yii menyatakan akan mengangkat masalah ini selama debat anggaran di parlemen.
Pun akan dipertanyakan mengapa lebih banyak dana dialokasikan ke Sabah dibandingkan dengan Sarawak.
Menurut Yii, kemungkinan terjadi kurangnya transparansi terkait alokasi keuangan langsung ke Sabah dan Sarawak.
Baca Juga: Kasus Korupsi PLTS Sekolah Pedesaan Sarawak Nyaris Tuntas, Terpidana Tolak Vonis 10 Tahun Penjara
Hal ini terutama dikaitkan dengan hibah khusus konstitusional berdasarkan Pasal 112D Konstitusi Federal.
Dalam anggaran sebelumnya, 'hibah khusus untuk Sarawak atau Sabah' akan dinyatakan dengan jelas.
Selain itu, jumlah alokasi dana tersebut akan ditampilkan demi transparansi.
“Melalui angka-angka itulah saya dapat menunjukkan bahwa ada pengurangan hibah khusus sejak tahun 2021," katanya.
Hal ini terjadi ketika PN mengambil alih.
"Dan sejak itu, anggaran dikurangi jumlahnya hingga setengah dari yang ditingkatkan oleh PH,” lanjut Yii.
Yii menuntut agar semua pengeluaran harus digunakan dengan tepat.
Ini untuk memastikan bahwa alokasi anggaran itu mencapai kebutuhan pembangunan rakyat.
"Demi mencegah pemborosan atau disalahgunakan untuk memperkaya kelompok tertentu," tegasnya.***
Sumber: Free Malaysia Today
