Network
Baru-baru ini, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memperingatkan, semua laporan keuangan sejak kudeta telah mengindikasikan bahwa Myanmar mendekati keruntuhan ekonomi.
Dewan Bisnis: Kepemimpinan AS Diperlukan!
“Situasi yang terjadi di Myanmar mengancam keruntuhan ekonomi, dan membahayakan kehidupan rakyat Myanmar. Pemerintah AS harus sepenuhnya melengkapi, dan mengerahkan kekuatan diplomatiknya di ASEAN, untuk menghadapi krisis ini, termasuk mengisi pos duta besar utama di Asia Tenggara, dan menunjuk utusan khusus yang berdedikasi untuk Myanmar," tambah Feldman.
"Kepemimpinan Amerika Serikat diperlukan pada saat kritis ini, untuk mewujudkan jalan yang layak bagi Myanmar, dan memastikan stabilitas di kawasan," lanjutnya.
Baca Juga: AS makin Ditantang: China Gelar Latihan Kapal Induk, Kapal Amifibinya pun Raksasa!
Dewan bisnis ini memainkan peran advokasi bagi perusahaan AS yang beroperasi di ASEAN. Pada 2019, dewan mengunjungi Myanmar untuk memperluas investasi di negara tersebut bersama perwakilan Amazon, Google, Coca-Cola, Chevron, Chubb, Diageo, Ford, Jhpiego, MasterCard, Visa, Abbott dan BowerGroupAsia.
“Semakin cepat situasi di Myanmar dilihat dan diperlakukan sebagai tantangan Indo-Pasifik di semua lini baik politik, keamanan, kemanusiaan, dan ekonomi, maka semakin baik pula bagi semua pihak yang berkepentingan,” kata Jack Myint, manajer negara untuk bisnis Myanmar.
“Di luar cakupan persaingan kekuatan besar, yang sebenarnya kami lihat adalah keadaan gagal, yang menunggu terjadi di jantung salah satu wilayah paling dinamis di dunia. AS harus berbuat lebih banyak, dan berbuat lebih baik untuk menangani ini secara langsung. Terlalu banyak yang dipertaruhkan, "kata Myint.
Setelah kudeta, AS menjatuhkan sanksi yang ditargetkan pada kepemimpinan militer Myanmar. Sanksi perdagangan menyusul pada Maret 2021 terhadap kementerian pertahanan dan dalam negeri serta konglomerat yang dikendalikan militer Myanmar, yakni Economic Holdings Public Company Limited, dan Myanmar Economic Corporation Limited.
Pada April 2021, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi ke perusahaan permata milik negara tersebut, yakni Myanma Timber Enterprise, dan Myanmar Pearl Enterprise terkait upaya memotong jalur keuangan bagi junta.
