KALBAR TERKINI - Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) bukan hanya ompong melainkan pula pengecut. Penanganan konflik di Myanmar diminta untuk diselesaikan oleh AS menyusul ketidakberdayaannya menghadapi junta militer pimpinan Kenderal Min Aung Hlaing.
Saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Jakarta, Sabtu, 24 April 2021, ASEAN tidak mengundang pemerintahan terpilih rakyat Myanmar, melainkan hanya Aung Hlaing bersama rombongan.
Belakangan, ternyata bukan ASEAN sendiri yang menangani Myanmar yang nota bene merupakan anggotanya, melainkan 'menyuruh' AS: alih-alih lewat Dewan Bisnis AS-ASEAN.
Dikutip Kalbar-Terkini.com dari The Irrawaddy, Jumat, 7 Mei 2021, dewan telah meminta Washington menunjuk utusan khusus untuk Myanmar dengan menyatakan bahwa 'kepemimpinan AS yang berani', dapat membantu menyelesaikan krisis.
"Seorang utusan khusus AS diklaim dapat mengoordinasikan pendekatan strategis dengan melibatkan sanksi cerdas, bertarget, dan menciptakan ruang untuk dialog yang efektif, bersama-sama dengan sekutu," kata Alexander Feldman, ketua dewan.
Hal ini berarti dewan mendesak Presiden AS Joe Biden untuk memberdayakan utusan khusus dengan basis dukungan di kawasan, dan juga secara cepat mengisi pos duta besar AS di Singapura, Thailand, dan untuk Asean, badan regional negara-negara Asia Tenggara beranggotakan 10 negara termasuk Myanmar.
Feldman menambahkan, kudeta militer di Myanmar pada 1 Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi telah mengancam terjadinya pembalikkan kemajuan politik, ekonomi, dan masa depan Myanmar.