WASHINGTON, KALBAR TERKINI - DPR AS menyetujui RUU terkait alokasi dana penanggulangan Covid-19 senilai 1,9 triliun dolar AS. Disetujuinya RUU ini berarti terealisasi sudah visi Presiden Joe Biden tentang janji bantuan kepada rakyat AS untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19.
Visi Biden selama kampanye Pilpres AS lalu adalah penyaluran uang tunai kepada individu, bisnis, negara bagian, dan kota-kota yang dilanda pandemi. Adapun RUU ini sudah disetujui lewat jajak pendapat 219-212, Sabtu, 27 Februari 2021 pagi ini.
Partai Demokrat yang berhasil mengusung Biden sebagai kepala negara menyatakan, ekonomi AS yang masih goyah dengan setengah juta nyawa warga negaranya hilang akibat korona, menuntut tindakan cepat dan tegas.
Baca Juga: Disebut Vaksinasi Gotong Royong, Pemerintah Pesan 30 Juta Vaksin Covid-19 Jenis Sinopharm
Dilansir Kalbar-Terkini.com dari Associated Press, Sabtu, 27 Februari 2021, jajak pendapat menunjukkan, sebagian besar rakyat AS termasuk notabene dari kalangan Partai Republik, menilai, bahwa RUU terkait alokasi dana tersebut, menguntungkan bagi rakyat. "Saya senang," kata Maxine Waters, anggota Partai Republik dari California. “Inilah yang dibutuhkan Amerika. Kita semua harus menjadi bagian dari ini."
Hanya saja, partai lawan dari Demokrat ini sedikit mengkritik, RUU itu sedikit mengalokasikan dana di bidang pendidikan terkait pembukaan kembali persekolahan serta terindikasi sarat dengan hadiah kepada kalangan konstituen Demokrat.
Misalnya, alokasi dana ke serikat buruh yang merupakan pemilih terbesar Biden serta negara-negara bagian yang didominasi Demokrat. Padahal, negara-negara bagian ini dianggap tak lagi membutuhkan dana karena perekonomiannya telah pulih.
Baca Juga: Adopsi Ajaran Perbankkan Islam, Wapres Makruf Amin: Jangan Biarkan UMKM Muslim Alami Stunting
Kritik lebih kencang sempat datang dari kalangan partai minoritas di DPR AS. “RUU ini berani saya katakan, membengkak. Kepada mereka yang mengatakan ini (RUU) mendesak, saya katakan, itu tidak fokus. Bagi mereka yang mengatakan itu populer, saya katakan, itu sepenuhnya partisan," kecam ketua fraksi partai minoritas, Kevin McCarthy dari Negara Bagian California.
Pernyataan yang kurang lebih sama, ironisnya, datang dari internal Demokrat sendiri, yakni kalangan moderat yang diwakili Jared Golden dari Maine dan Kurt Schrader dari Oregon dari parlemen AS. Pernyatan-pernyatan mereka dianggap melewati garis partai.
Baca Juga: Minta Warga Tak Tolak Vaksin Covid-19, Ratu Elizabeth II: Tidak sakit Sama Sekali
Perpecahan bersifat partisan yang tajam itu telah mengarah pada siapa yang akan diberi hadiah paska kemenangan Biden di Pilpres AS, mengumpulkan lebih banyak pengeluaran federal terkait penanggulangan dampak virus korona, dan menghidupkan kembali ekonomi AS di atas 4 triliun dolar AS yang disetujui pada 2020.
'Pertempuran' ini disebut pula sebagai ujian awal terkait sejauh mana Biden mampu menyatukan mayoritas Demokrat di Kongres AS yang telah rapuh di mana hanya 10 suara di DPR dan Senat 50-50 yang terbagi rata.
Ketua DPR AS Nancy Pelosi menyebut, kenaikan upah minimum sebagai kebutuhan finansial bagi semua keluarga, menjadi stimulus besar untuk perekonomian yang seharusnya menjadi keharusan moral negara.
Ditegaskan, DPR AS akan benar-benar menyetujui versi final dari RUU bantuan tersebut karena manfaatnya yang luas sekalipun RUU itu tidak memiliki tujuan yang berharga bagi kaum progresif.***
Sumber: Associated Press