PETALING JAYA, KALBAR TERKINI - Sabah dan Sarawak, dua Negara Bagian Malaysia di Pulau Kalimantan, tidak harus ikut membubarkan majelis legislatifnya.
Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob menegaskan, ini karena Sabah dan Sarawak baru saja menggelar pemilihan negara bagian.
Hal yang sama juga berlakuuntuk dua negara bagian lainnya, Melaka dan Johor, dilansir Kalbar-Terkini.com dari Free Malaysia Today, Selasa, 11 Oktober 2022.
Baca Juga: Dayak Malaysia Bangkit Melawan Model Politik Identitas Islam Melayu
Malaysia memiliki 13 negara bagian, termasuk Sabah dan Sarawak di Malaysia Timur, serta Wilayah Persekutuan Labuan yang juga berada di timur negara itu.
Dalam catatan Kalbar-Terkini.com, sembilan negara bagian Malaysia memiliki penguasa tituler.
Penguasa ini dikenal sebagai Sultan, Raja atau Yang di-Pertuan Besar) dan Ketua Menteri eksekutif, atau Menteri Besar.
Penguasa Johor, Kedah, Kelantan, Pahang, Perak, Selangor dan Terengganu dikenal sebagai Sultan.
Baca Juga: Malaysia Sepelekan Pembangunan Sabah dan Sarawak: Jangan Memperkaya Kelompok!
Penguasa Negeri Sembilan memiliki jabatan Yang Dipertuan Besar.
Perlis adalah satu-satunya Negara Bagian Malaysia di mana penguasanya bergelar Raja.
Mantan koloni emas Inggris di Penang, Melaka, Sabah dan Sarawak, memiliki gelar Gubernur dan Ketua Menteri eksekutif.
Malaysia sendiri diklaim oleh kalangan analisis politik dan non-Melayu sebagai negara yang didominasi politik indentitas Melayu.
Baca Juga: DPR Malaysia Bubar, Sabah dan Sarawak Bersorak: Malaysia Dihadang Krisis Ekonomi dan Politik!
Di negara ini, walaupun tidak secara konstitusional, muncul 'keharusan' agar pemimpin negara bagian harus beragama Islam.
Hal ini sudah termasuk di Sarawak, yang didominasi Dayak, etnis asli kalimantan yang beragama Nasrani.
Etnis Melayu dan China bersaimg ketat dan kasar di berbagai bidang di Malaysia. Melayu menguasai pemerintahan, sedangkan China di bisnis dan perdagangan.
Adapun PM Malaysia, yang juga Ketua Menteri Bandar Labuan, Senin, 10 Oktober 2022, telah membubarkan Parlemen Malaysia.
Pembubaran ini akibat krisis politik berkepanjangan yang disertai bencana banjir secara merata di semua wilayah sehingga perekonomian negara.
Hanya saja, pembubaran Parlemen Malaysia ini tidak serta merta diikuti dengan pembubaran majelis legislatif di semua negara bagian.
Menurut laporan Free Malaysia Today dari Kota Petaling Jaya, Presiden Partai UMNO Ahmad Zahid Hamidi menuduh Partai Pakatan Harapan (PH) haus kekuasaan.
Masalahnya, PH menolak membubarkan majelis legislatif di tiga negara bagian yang dikendalikannya, yakni Selangor, Penang, dan Negeri Sembilan.
Karena itu PH ditudingnya tak mau menyerahkan hak dan mandat rakyat untuk memilih pemerintah negara bagian baru.
Hal ini karena PH dinilainya takut karena tidak bisa tetap berkuasa lagi di tiga negara bagian itu.
Dalam sebuah posting Facebook, Zahid melampirkan tangkapan layar dari laporan berita di mana sekretaris .
Berita itu menunjukkan Jenderal Partai DAP Loke Siew Fook yang menuding bahwa Umno harus disalahkan atas negara-negara di bawah kendali PH.
"Sebab, PH tidak membubarkan majelis legislatif mereka, sejalan dengan pembubaran Parlemen Malaysia kemarin," tegasnya.
PH, yang mengendalikan Selangor, Penang dan Negeri Sembilan, sebelumnya mengklaim, majelis tiga negara bagian itu akan menjalani masa jabatan penuh.
“Mereka rela menghambur-hamburkan (uang) dengan menggelar pilkada secara terpisah, karena takut kehilangan kekuasaan,” kata Zahid.
Jika Barisan Nasional (BN) serakah akan kekuasaan, menurutnya, maka BN dapat memilih.
Menurut Zahid, pilihan tersebut yakni BN juga tidak akan membiarkan negara bagian yang diperintahnya membubarkan dewan legislatifnya.
"Tetapi, itu bukan tujuan politik BN. Rakyat harus menolak koalisi yang haus kekuasaan, yang jelas-jelas tidak peduli dengan masa depan mereka dan negara," katanya.
Zahid menegaskan, alasan oposisi bahwa Pemilu Malaysia (GE15) tidak boleh diadakan tahun ini karena risiko banjir, 'tidak lagi relevan;.
"Karena Komisi Pemilihan Umum dapat memutuskan bahwa pemilihan diadakan sebelum pertengahan November," ujarnya.
Para pemimpin dari PH dan Perikatan Nasional (PN) telah menyebutkan kemungkinan banjir selama musim muson timur laut.
Bencana ini diperkirakan dimulai pertengahan November 2022 hingga Maret 2024.
Inilah salah satu alasan untuk menunda GE15 di kemudian hari.
PM Malaysia sendii keitka membubarkan parlemen juga mendesak pemerintah negara bagian untuk membubarkan majelis legislatif mereka.
Hal tersebut untuk memungkinkan pemilihan negara bagian diadakan bersamaan dengan pemilihan parlemen.
Pembubaran itu juga diklaimnya akan memperlancar proses demokrasi, menghemat biaya, dan mencegah membebani rakyat dengan pemilu lagi tahun depan.
Sementara menurut Zahid, yang juga Ketua BN, negara-negara bagian yang dipimpin BN akan membubarkan majelis legislatif mereka bersamaan dengan pembubaran DPR.
Selain Johor dan Melaka, BN saat ini menguasai tiga negara bagian lainnya.
Ketiganya, Perlis, Pahang dan Perak.
Sedangkan Sabah dipimpin oleh Gabungan Rakyat Sabah, yang terdiri dari BN, PN dan PBS.***
Sumber: Free Malaysia Today, berbagai sumber