Network
Apalagi Indonesia adalah produsen minyak goreng sawit terbesar di dunia yang mampu memproduksi 16 miliar liter minyak goreng selama setahun.
"Saya minta kementerian Perdagangan tidak takut dengan pengusaha pengusaha kelapa sawit ini.
Karena selama ini pengusaha pengusaha kelapa sawit sudah menikmati HGU milik rakyat milik NKRI.
Bahwa kebijakan ini sudah sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 dan manifesto Partai Gerindra. Itu komitmen kami," katanya.
lebih lanjut tutur Andre, permasalahan harga minyak goreng sawit yang terus melambung naik itu diakibatkan karena banyaknya oknum pengusaha kelapa sawit dan produsen minyak goreng sawit yang tidak komitmen menjalankan peraturan yang telah ditetapkan.
Sebab, pelaksanaan operasi pasar untuk menekan harga minyak goreng menjelang Natal dan Tahun baru dari bulan Oktober sampai Desember 2021 lalu dianggap gagal lantaran dari 11 juta liter yang disiapkan oleh pemerintah tetapi yang didapat hanya 5 juta liter saja.
Lantas di pertengahan Januari 2022 melalui kebijakan satu harga Rp 14.000 per liter, pemerintah menyiapkan program pendistribusian 1,2 miliar liter minyak goreng, namun yang didapat hanya 20 juta liter saja.
Padahal kebijakan Permendag No 01 dan 02 sudah dikeluarkan.
Dan kini Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang baru untuk pelaksanaan DPO dan DMO minyak goreng melalui Permendag no 06 tahun 2022 untuk memberikan harga minyak goreng murah untuk rakyat Indonesia.
"Saya harap pemerintah tidak menjadi macan kertas dengan Permendag 06 tahun 2022 ini, tapi harus berani untuk tangan besi dan tegas.
