KALBAR TERKINI - Kata 'oligarki' kembali ramai dibicarakan yang dikaitkan dengan pemerintah pusat sekarang ini.
Oligarki berasal dari bahasa Yunani: 'oligarkhía', yang artinya, 'bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil masyarakat'.
Kalangan ini bisa dibedakan dari kekayaan, keluarga, atau militer, yang istilahnya berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yang artinya 'sedikit', (óligon) dan 'memerintah' (arkho).
Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu, yang umumnya adalah negara.
Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, juga terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia.
Dalam definisi asosiatifnya yang luas, pemerintah umumnya terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Baca Juga: Menunda Pemilu 2024 adalah Skandal Politik, Denny JA: Ini Memperpanjang Kekuasaan tanpa Alasan!
Pemerintah merupakan sarana untuk menetapkan kebijakan organisasi, sekaligus sebagai mekanisme untuk menentukan kebijakan.
Setiap pemerintahan memiliki beberapa konstitusi, yakni pernyataan tentang prinsip dan filosofi pemerintahannya.
Meskipun semua jenis organisasi memiliki tata kelola, istilah pemerintah kerap digunakan secara lebih spesifik.
Ini untuk merujuk pada sekitar 200 pemerintah nasional independen, dan organisasi-organisasi di bawahnya.
Baca Juga: Peristiwa Hari Ini 1 September, Lahirnya Jeon Jungkook, Muammar Qaddafi Merebut Kekuasaan Libya
Sepanjang sejarah, bentuk pemerintahan yang lazim ditemui, meliputi monarki, aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi, teokrasi, dan tirani.
Aspek utama dari filosofi setiap pemerintahan, adalah bagaimana kekuasaan politik diperoleh, yang dua bentuk utamanya adalah pemilihan umum dan suksesi turun-temurun.
Awal mula dan perkembangan fenomena pemerintahan manusia, tidak diketahui dengan pasti, namun sejarah mencatat terbentuknya pemerintahan awal.
Sekitar 5.000 tahun yang lalu, beberapa negara-kota kecil muncul.
Pada milenium ketiga hingga kedua Sebelum Masehi (SM), beberapa negara-kota ini berkembang menjadi wilayah pemerintahan yang lebih besar: Sumeria, Mesir Kuno, Peradaban Lembah Sungai Indus, dan Peradaban Sungai Kuning.
Pembangunan proyek pertanian dan pengendalian air, merupakan katalisator bagi perkembangan pemerintah.
Terkadang, seorang kepala suku dipilih dengan berbagai ritual atau uji kekuatan untuk mengatur sukunya, yang terkadang melibatkan sekelompok orang yang lebih tua sebagai dewan.
Kemampuan manusia untuk secara tepat mempelajari dan mengomunikasikan informasi abstrak, memungkinkan manusia bertindak lebih efektif dalam bertani, yang kemudian terus meningkatkan kepadatan populasi.
Sejarawan David Christian menjelaskan tentang bagaimana hal ini menghasilkan negara-negara bagian, dengan hukum dan pemerintahan.
Mulai akhir abad ke-17, bentuk pemerintahan republik bertumbuh. Revolusi Agung di Inggris, Revolusi Amerika Serikat, dan Revolusi Prancis, berkontribusi pada pertumbuhan pemerintahan yang berbentuk perwakilan.
Uni Soviet adalah negara besar pertama yang memiliki pemerintahan komunis.
Sejak runtuhnya Tembok Berlin, semakin banyak negara yang menggunakan demokrasi liberal sebagai bentuk pemerintahan mereka.
Pada abad kesembilan belas dan kedua puluh, terjadi peningkatan yang signifikan dalam ukuran dan skala pemerintahan di tingkat nasional, termasuk pengaturan korporasi dan pembangunan negara kesejahteraan.
Dalam ilmu politik, pembuatan tipologi atau taksonomi entitas politik, telah lama dijadikan tujuan karena tipologi sistem politik tidak jelas.
Hal ini sangat penting dalam politik komparatif (bidang dalam ilmu politik) dan hubungan internasional.
Seperti semua kategori bentuk pemerintahan, batasan klasifikasi pemerintah bisa berubah-ubah, atau tidak jelas.
Di permukaan, semua pemerintahan memiliki bentuk resmi atau ideal. Amerika Serikat merupakan republik konstitusional, sedangkan bekas Uni Soviet merupakan republik sosialis.
Namun, identifikasi diri ini tidaklah objektif, sebagaimana dikemukakan oleh pakar ilmu politik, Kopstein dan Lichbach, yang mendefinisikan rezim bisa jadi hal yang rumit.[
filsuf Prancis Voltaire, misalnya, berargumen bahwa 'Kekaisaran Romawi Suci bukanlah Kekaisaran, bukan Romawi, dan bukan pula Suci'.
Identifikasi suatu bentuk pemerintahan juga sulit dilakukan, karena banyak sistem politik berasal dari gerakan sosial-ekonomi, yang kemudian dibawa ke dalam pemerintahan oleh partai-partai.
Partai-partai ini menamakan diri mereka sendiri dari gerakan-gerakan tersebut; semuanya dengan politik-ideologi yang saling bersaing.
Pengalaman dengan gerakan-gerakan yang berkuasa dan ikatan kuat (mungkin mereka miliki dengan bentuk-bentuk pemerintahan tertentu), dapat menyebabkan mereka dianggap sebagai bentuk pemerintahan itu sendiri.
Komplikasi lain termasuk ketidaksepakatan umum atau 'distorsi atau bias, yang disengaja terhadap definisi teknis dari ideologi politik dan bentuk pemerintahan terkait, akibat sifat politik pada era modern.
Misalnya, arti 'konservatisme' di Amerika Serikat, yang hanya memiliki sedikit kesamaan dengan pendefinisian kata tersebut di tempat lain.
Seperti yang dikatakan Ribuffo: "Apa yang oleh orang Amerika sekarang disebut konservatisme, oleh sebagian besar dunia disebut liberalisme, atau neoliberalisme..."
"...seorang 'konservatif' di Finlandia akan diberi label 'sosialis' di Amerika Serikat," katanya.
Ada beragam pendapat pada setiap individu terkait jenis, dan sifat pemerintah yang ada.
'Nuansa abu-abu' adalah hal yang lumrah pada pemerintahan di dunia dan pada klasifikasinya. Bahkan, negara demokrasi yang paling liberal sekalipun, membatasi aktivitas politik saingannya sampai batas tertentu/.
Sementara itu, kediktatoran paling tirani, harus mengatur basis dukungan yang luas, sehingga menciptakan kesulitan untuk 'memisah-misahkan' pemerintah ke dalam kategori yang sempit.
Hal ini, misalnya, termasuk klaim AS sebagai negara plutokrasi, alih-alih negara demokrasi, karena beberapa pemilih AS percaya bahwa pemilu dimanipulasi oleh kelompok politik superkaya.
Filsuf Yunani Klasik Plato membahas lima jenis rezim: aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi, dan tirani.
Kelima rezim ini semakin merosot, yang dimulai dengan aristokrasi di posisi paling atas dan tirani di bawah.
Salah satu metode untuk mengelompokkan pemerintah, adalah melalui cara orang memiliki kewenangan untuk memerintah.
Kewenangan ini bisa berupa satu orang (otokrasi, seperti monarki), sekelompok orang terpilih (aristokrasi), atau orang-orang secara keseluruhan (demokrasi, seperti republik).
Autokrasi sendiri adalah sistem pemerintahan yang kekuasaan tertingginya terkonsentrasi di tangan satu orang, yang keputusannya tidak tunduk pada batasan hukum eksternal atau mekanisme kontrol kerakyatan yang diatur, kecuali mungkin terhadap ancaman implisit dari kudeta atau pemberontakan massa.
Aristokrasi berasal dari bahasa Yunani, 'aristokratía. 'Aristos' artinya 'unggul' atau 'istimewa", dan 'kratos' artinya 'kekuasaan'.
Ini adalah suatu bentuk pemerintahan yang menempatkan kekuasaan di tangan kelas penguasa yang sedikit, dan memiliki privilese atau hak istimewa.
Banyak monarki merupakan aristokrasi, meskipun dalam monarki konstitusional modern, raja hanya memiliki sedikit kekuasaan.
Istilah aristokrasi juga bisa merujuk pada kelas non-tani, non-pelayan, dan non-kota dalam sistem feodal.
Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang warga negaranya menjalankan kekuasaan dengan memberikan suara.
Dalam demokrasi langsung, warga negara secara keseluruhan membentuk badan pemerintahan dan memberikan suara langsung pada setiap masalah.
Sedangkan dalam demokrasi perwakilan, warga memilih perwakilan dari antara mereka sendiri. Perwakilan-perwakilan ini bertemu untuk membentuk badan pemerintahan, seperti badan legislatif.
Dalam demokrasi konstitusional, kekuasaan mayoritas dijalankan dalam kerangka demokrasi perwakilan.
Tetapi, konstitusi membatasi mayoritas, dan melindungi minoritas, yang biasanya melalui penjaminan hak tertentu bagi semua individu, misalnya kebebasan berbicara, atau kebebasan berserikat.
Sementara republik adalah suatu bentuk pemerintahan dengan negara dianggap sebagai 'urusan publik' (bahasa Latin: 'res publica'), bukan urusan pribadi, atau milik para penguasa.
Pemerintah di negara berbentuk republik, dipilih atau ditunjuk secara langsung, atau tidak langsung, alih-alih diwariskan.
Rakyat atau sebagian besar dari mereka, memiliki kendali tertinggi atas pemerintah, dan jabatan negara dipilih atau ditunjuk oleh orang-orang terpilih.
Definisi umum yang disederhanakan dari republik, adalah pemerintahan yang kepala negaranya bukan seorang raja.
Montesquieu menyatakan bahwa baik demokrasi (semua orang memiliki bagian dalam pemerintahan) maupun aristokrasi atau oligarki (hanya beberapa orang yang memerintah) sebagai bentuk pemerintahan republik.
Istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan republik, di antaranya republik demokratis, republik parlementer, republik semipresidensial, republik presidensial, republik federal, dan republik Islam.
Federalisme adalah konsep politik, ketika sekelompok anggota diikat bersama oleh kovenan, dengan kepala perwakilan sebagai pengatur.
Istilah 'federalisme' juga digunakan untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang kedaulatannya secara konstitusional, dibagi antara otoritas pemerintahan pusat dan unit politik konstituen, yang bisa disebut negara bagian, provinsi, atau lainnya.
Federalisme adalah sistem yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan institusi demokrasi, yang kekuasaannya untuk memerintah dibagi antara pemerintah nasional dan pemerintah provinsi atau negara bagian.
Dengan demikian, menciptakan apa yang sering disebut federasi. Para pendukungnya sering disebut federalis.
Secara historis, sebagian besar sistem politik bermula dari ideologi sosial ekonomi.
Pengalaman dengan gerakan-gerakan yang berkuasa, dan ikatan kuat yang mungkin mereka miliki dengan bentuk pemerintahan tertentu, dapat menyebabkan mereka dianggap sebagai bentuk pemerintahan itu sendiri.***