Network
KALBAR TERKINI - Potensi Kerugian Rp8,9 Miliar, Susi Air Polisikan Bupati Malinau, Buntut Pengusiran dari Hanggar Pesawat.
Pihak Maskapai Susi Air akhirnya mempolisikan Bupati Malinau Kalimantan Utara Wempi Welem Mawa dan Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau Ernes Silvanus.
Pelaporan tersebut terkait pengusiran pesawat dari Hanggar Malinau beberapa hari lalu yang dilakukan Pol PP Kabupaten Malinau.
Kuasa hukum Susi Air, Donal Fariz, mengatakan langkah Susi Air setelah melayangkan sosmasi namun tidak dihiraukan.
Padahal maskapai perintis tersebut mengaku mengalami potensi kerugian sebesar Rp8,9 miliar.
“Sebagai kuasa hukum dan secara resmi mengirimkan Somasi/teguran pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 dan ditujukan kepada dua pihak yakni (1) Sdr. Wempi Wellem Mawa (Bupati Malinau) dan (2) Sdr. Ernes Silvanus (Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau).
Somasi dikirimkan kepada dua pihak tersebut karena dinilai paling bertanggungjawab atas persoalan pengusiran Susi Air dari Hanggar,” kata Kuasa hukum Susi Air, Donal Fariz melalui keterangan resmi, Senin 7 Februari 2022 lalu.
Kuasa hukum menilai, penggunaan dan pengerahan tenaga dan perangkat Satpol PP oleh Pemerintah Kabupaten Malinau diduga merupakan tindakan melawan hukum.
Karena tidak sesuai dengan tugas Satpol PP sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018.
Mengatur tentang Satuan Polisi Satpol PP dan Anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau diduga telah bertindak di luar kewenangan.
“Sejumlah satuan yang telah melakukan eksekusi atau pengosongan secara paksa pada pada area daerah keamanan terbatas Bandar udara, sehingga diduga telah melanggar Pasal 210 jo Pasal 344 huruf (a) dan (c) Undang-Undang No 1 Tahun 2009,” bebernya.
Pengerahan Anggota Satpol PP dan Anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau yang tidak sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Baca Juga: Kecelakaan Tewaskan AKP Novandi Arya Kharisma, Gubernur Kaltara Lihat Mobil Camry Maut Penuh Duka
“Telah diduga telah melakukan tekanan dan paksaan dengan cara pengerahan pasukan secara berlebihan dan tetap memaksa melakukan eksekusi meskipun OPS Susi Air telah menolak dan tidak menandatangani berita acara eksekusi.
Sehingga hal tersebut diduga sudah melanggar Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP,” paparnya.
Dengan begitu Susi air meminta untuk Mengganti kerugian operasional Susi Air sebesar Rp8,95 miliar yang berasal dari kerugian akibat pembatalan penerbangan, biaya maintenance dan pemindahan barang-barang.***
