KALBAR TERKINI - PKS Sebut Pernyataan Edy Mulyadi Sikap Pribadi, #TangkapEdyMulyadi Bergaung, PWI Kaltim: Dia Jurnalis Aktif.
PKS telah memastikan Edy Mulyadi sebagai calegnya dalam Pileg lalu, namun sikapnya terkait IKN tersebut sebagai sikap pribadi bukan partai.
Mabruri menegaskan, Edy Mulyadi memang pernah menjadi caleg PKS namun setelah proses pemilu usai hingga kini yang bersangkutan tidak aktif di struktur level manapun dan bukan pejabat struktur PKS.
"Sehingga sama sekali tidak ada kaitan PKS dengan pernyataan yang bersangkutan. Segala sikap resmi PKS disampaikan oleh Juru Bicara Resmi DPP PKS dan juga Anggota Fraksi PKS DPR RI sesuai dengan tupoksi dan bidang. Sikap resmi PKS bisa dilihat secara utuh di website dan media sosial resmi PKS," ujar Mabruri, Ahad (23/01/2022).
Mabruri menegaskan sikap resmi PKS terhadap pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) disampaikan dalam forum-forum yang konstitusional oleh Fraksi PKS sesuai tugas dan wewenang Anggota DPR RI.
"Penolakan PKS terhadap pemindahan IKN dilakukan dalam ruang konstitusi, dijamin oleh Undang-undang sehingga sikap penolakan PKS di DPR adalah langkah yang konstitusional dengan argumentasi yang amat rasional.
Sikap PKS sebagai penyeimbang pemerintah bukan berarti bersikap asal beda dan tanpa penjelasan yang lengkap dan akademik," ungkapnya.
Mabruri juga berharap perbincangan soal IKN dibawa ke publik dengan iklim perbincangan yang sehat.
Baca Juga: VIRAL EDY MULYADI SEBUT KALIMANTAN TEMPAT JIN BUANG ANAK, Tolak IKN Dengan Cara Kurang Terpuji
"Anggota Fraksi PKS juga banyak diundang dalam berbagai forum publik termasuk oleh media dan menginginkan perbincangan soal IKN juga jadi perhatian publik dengan diskusi yang sehat dalam bingkai demokrasi," ujar Mabruri.
Profesi Jurnalis
Dilansir Kalbarterkini.com dari Niagaasia.com, Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Watawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Timur, Intoniswan, memastikan, Edy Mulyadi merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera alias PKS.
Inoniswan menyebut, dalam dunia jurnalistik Edy Mulyadi memang tercatat bekerja sebagai wartawan di media online Forum News Network (FNN).CO.ID.
Namun belum bersertifikat kompeten yang diterbitkan Dewan Pers.
Kemudian PT Forum Adil Mandiri sebagai pengelola FNN yang beralamat di Kompleks Golden Centrum Jl. Majapahit No. 26 Blok AF, Jakarta Pusat 10160, juga belum tercatat sebagai media terferivikasi di Dewan Pers.
“Bisa jadi Edy sebagai wartawan hanya berbekal kartu pers yang diterbitkan FNN.CO.ID,” kata Intoniswan, Minggu 23 Januari 2022.
Di Pemilu Legislatif Tahun 2019, Edy Mulyadi tercatat sebagi Caleg PKS Nomor Urut 8 untuk DPR-RI di Daerah Pemilihan Jakarta III, meliputi Jakarta barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.
Dalam brosurnya sebagai Caleg DPR-RI, Edy Mulyadi juga menempelkan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF Ulama).
Beradasarkan hasil pengecekan Intoniswan di situs dewanpers.go.id, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab FNN.CO.ID adalah Mangarahon Dongoran.
Mangarahon tercatat di Dewan Pers sebagai wartawan pemegang sertifikat wartawan utama No1683-PWI/WU/III/2012/20/07/63.
“Dalam struktur Redaksi FNN.CO.ID, disebutkan media online ini juga mempunyai biro atau perwakilan di daerah, seperti di Balikpapan dan Samarinda.
Tapi kita di PWI tak ada yang mengetahui siapa wartawan FNN itu di Samarinda atau di Balikpapan,” kata Intoniswan.
Sementara sepanjang Minggu malam, tanda pagar alias tagar #TangkapEdyMulyadi mulai bergaung di jagad dunia maya khususnya twitter.
Netizen meminta Edy ditangkap karena telah melakukan penghinaan dan membuat gaduh.
Tindakan Tak Bermoral
Dilansir dari Holopis, Ketua Umum Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Kalimantan Timur, Afry Adit Geofani menyatakan kecamannya terhadap pernyataan Youtuber FNN Edy Mulyadi.
“Kami mengecam Edy yang mengatakan tempat kami yang ditetapkan sebagai IKN adalah tempat Jin buang anak,” kata Afry dalam keterangannya dilansir Kalbarterkini.com dari Holopis.com, Minggu 23 Januari 2022.
Ia mengaku mengetahui statemen Edy Mulyadi tersebut melalui tayangan video konferensi persnya bersama dengan beberapa advokat dan aktivis dari kelompok 212.
Dimana Edy menyebut bahwa lokasi IKN di Penajam Paser Utara tersebut adalah tempat jin membuang anak.
“Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak,” kata Edy dikutip dari tayangan konferensi persnya.
Kemudian ia juga mempertanyakan, siapa pangsa pasarnya ketika kantor-kantor pemerintahan dipindah ke Kalimantan Timur. Dan Edy menyebut bahwa pangsa pasarnya hanya kuntilanak dan gondoruwo.
“Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak sama gondoruwo ngapain gue bangun di sana?,” kata Edy dikutip dari tayangan konferensi persnya.
Bagi Afry, apa yang dikatakan Edy Mulyadi adalah bentuk penghinaan kepada Kalimantan Timur dan wujud amoralitas sebagai sesama bangsa Indonesia.
“Ini tindakan keterlaluan dan tidak bermoral yang dilakukan seorang Edy Mulyadi di Youtube,” pungkasnya.***