Network
KALBAR TERKINI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) meluncurkan hotline pengaduan masyarakat untuk melawan mafia tanah.
Peluncuran ini dipimpin langsung oleh Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) kementerian pada Rabu 27 Juli 2022.
"Dalam rangka mengubah wajah ATR/BPN menjadi kementerian yang lebih terbuka, responsif, melayani dan menerima kritikan.
Baca Juga: RESUFFLE KABINET Jokowi! Zulkifli Hasan Jabat Mendag dan Mantan Panglima TNI jadi Menteri ATR/BPN
Selain memiliki aplikasi LAPOR, saya juga meluncurkan hotline kontak pengaduan masyarakat melalui WhatsApp di 081110680000," jelas Hadi dalam keterangannya.
Hotline pengaduan ini akan dikaitkan langsung dengan evaluasi kinerja Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan Kakantah atau Kepala Kantor Pertanahan Kementerian ATR/BPN beserta jajarannya.
"Respons dan kemampuan menyelesaikan keluhan masyarakat menjadi menjadi KPI (Key Performance Indicators) dalam menentukan promosi, mutasi, rotasi atau bahkan demosi di tubuh ATR/BPN.
Kita lahir melayani rakyat, maka kualitas pelayanan adalah indikator keberhasilan," tuturnya.
Baca Juga: Tips Membeli Tanah, 8 Aspek Jual Beli Tanah Melalui Kantor BPN
Mantan Panglima TNI ini mengaku dirinya fokus pada satu pertanyaan setelah dilantik sebagai Menteri ATR/BPN.
Pertanyaan tersebut tidak lain adalah menjawab kepercayaan masyarakat.
"Semenjak dilantik saya terus fokus pada pertanyaan, bagaimana rakyat bisa percaya dan menjadi dekat dengan ATR/BPN.
Jawabannya BPN harus terus meningkatkan inovasi pelayanan dan responsif terhadap kritik, keluhan dan saran masyarakat," kata Hadi Tjahjanto.
Selain hotline pengaduan, pada kesempatan yang sama Menteri ATR/BPN juga meluncurkan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN).
Juga pembukaan Loket Prioritas yang dikhususkan bagi pengurus tanah secara langsung, tidak diwakili pihak ketiga.
"Kita berikan karpet merah untuk warga yang mengurus sendiri administrasi tanahnya," tukasnya.***
