Network
Lina menulis dalam makalahnya bahwa pada 1988-1991, Indonesia memainkan peran penting dalam menghentikan konflik bersenjata di Kamboja, dan mengakhiri pendudukan Vietnam di Kamboja.
Alexandra juga menegaskan, Indonesia bertindak sebagai perantara yang jujur untuk memfasilitasi upaya perdamaian konflik antara Filipina dan kelompok separatis Front Pembebasan Nasional Moro pada dekade 1970-an-1990-an.
Pada 1993, Indonesia memimpin Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan menjadi tuan rumah putaran kedua pembicaraan eksplorasi informal di Cipanas, Jawa Barat.
Perundingan tersebut menghasilkan Pernyataan Kesepahaman, yang membuat Pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Nasional Moro menandatangani perjanjian damai pada 1996.
Indonesia dapat mengulangi kesuksesan itu, menjadi fasilitator perdamaian yang layak dan strategis antara Rusia dan Ukraina selama kepresidenannya di G-20 Tahun 2022.
Dengan menjadi pernatara yang jujur, Indonesia juga dapat membuktikan kemampuannya dalam menjaga ketertiban internasional, dan meningkatkan citra internasionalnya.
Turki, China, dan Israel, juga berlomba-lomba menjadi mediator konflik Rusia-Ukraina. Namun, sebagai tuan rumah KTT G-20, Indonesia memegang 'tiket emas' untuk itu.
Lewat KTT G-20, Indonesia perlu melihat perang Rusia-Ukraina sebagai kesempatan untuk memfasilitasi perdamaian dari ancaman yang dapat mengganggu rencana Kepresidenan G-20.
Jika Indonesia dapat membawa hasil strategis yang mengarah pada kesepakatan damai, seperti yang telah berhasil dilakukan sebelumnya, itu akan menjadi poin yang baik untuk meningkatkan citra dan daya tawarnya di kancah internasional.***
Sumber: The Conversation
