Network
KALBAR TERKINI - Pemerintahan Presiden Joko Widodo harus lebih memperhatikan reformasi di bidang-bidang seperti penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan akses terhadap keadilan.
Jokowi, panggilan akrabnya, juga dinilai meremehkan visi moros maritimnya, sebagai kebijakan luar negeri untuk mengubah Indonesia menjadi hub maritim.
Hanya sedikit kemajuan yang dicapai untuk salah satu kebijakan luar negeri ini, selama masa pemerintahan pertamanya pada periode 2014-2019.
Baca Juga: RESUFFLE KABINET Jokowi! Zulkifli Hasan Jabat Mendag dan Mantan Panglima TNI jadi Menteri ATR/BPN
"Bisa dimaklumi. Mungkin karena begitu sedikit kemajuan yang telah dibuat di bidang itu sehingga janji ini sengaja diabaikan, dan dibiarkan 'dilupakan'," tulis Fulcrum Analisysis on Southeast Asia, yang dikelola oleh ISEAS – Yusof Ishak Institute.
Lebih lanjut, menurut Yanuar Nugroho dan Hui Fong dalam Fulcrum Analisysis on Southeast Asia, 28 Februari 2022, pemerintahan Jokowi, panggilan akrab Joko Widodo, tinggal tersisa dua tahun lagi.
Menjelang akhir masa jabatannya, Jokowi membutuhkan peta jalan yang layak, dan pelaksanaan kebijakan yang baik untuk mencapai hasil yang signifikan untuk prioritas yang dinyatakannya.
Diakui bahwa dalam semua hal, masa jabatan kedua Jokowi dimulai dengan pijakan yang benar.
Jokowi telah menang dengan margin yang lebih besar (dibandingkan ketika pertama kali bertarung pada 2014).
