Network
Bukan kebetulan jika Bambang Soesatyo, Ketua MPR saat ini – tentu saja, pendukung kuat PPHN – sebelumnya juga telah menyerukan agar MPR memiliki kekuasaan untuk mengangkat presiden.
Bayangkan kekuatan Soesatyo jika dia mendapatkan apa yang dia inginkan: MPR akan memiliki kekuatan untuk menetapkan agenda kebijakan pemerintah, dan mungkin juga pada akhirnya dapat memilih presiden, meminta pertanggungjawaban presiden kepada PPHN, dan membiarkannya memiliki lebih dari dua istilah.
Tapi, lanjut ulasan The Conversation, bayangkan jika seorang presiden kemudian menguasai MPR di mana dia bisa tetap berkuasa tanpa batas.
Itu akan menandai kembalinya bagian yang sangat penting dari sistem Orde Baru Soeharto.
Tapi, masih dari The Conversation, semua ini tidak mungkin. Sebab, pemerintahan Jokowi kurang lebih menguasai sekitar 80 persen kursi DPR (460 dari 575 kursi di DPR, termasuk setiap partai kecuali dua partai kecil).
MPR duduk bersama DPR dan badan lain, sementara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak berdaya.
Tetapi, menurut undang-undang, DPR selalu merupakan dua pertiga dari MPR. Artinya, pemerintah tidak jauh dari jumlah MPR yang dibutuhkan untuk memulai amandemen UUD (dua pertiga, atau 474 dari 711 kursi MPR).
Jika partai-partai koalisi Jokowi di DPR solid (dan itu akan melibatkan banyak 'politik uang'), maka DPR masih akan kekurangan 14 orang di MPR.
Mungkin, bisa menambah jumlah dari anggota DPD, dan mungkin saja dengan menawarkan peran yang lebih berarti ke DPD.
Apakah kesepakatan politik untuk menghapus batas masa jabatan presiden sebagai imbalan untuk memberikan MPR kekuasaan untuk mengeluarkan PPHN, dan bahkan mungkin mengangkat presiden tidak mungkin?
