Network
Di bawah pemerintahannya, korupsi dan pengingkaran hak telah dilembagakan, ketika para elit menjarah ekonomi.
Para pemimpin politik di Indonesia, yang berusaha mempertahankan kekuasaan dan menyatukan negara dalam kekacauan yang mengikuti pengunduran dirinya, belakangan berada di bawah tekanan rakyat untuk membuat penguasa negara lebih bertanggung jawab.
Hal ini memicu amandemen konstitusi selama empat tahun, yang menciptakan kembali pemerintahan Indonesia, dan memindahkannya secara tegas, dari kediktatoran dan menuju demokrasi liberal.
Pembatasan dua masa jabatan merupakan inti dari Amandemen Pertama Konstitusi pada Oktober 1999. Hal itu dimaksudkan untuk mencegah munculnya diktator lain seperti Soeharto dan pendahulunya,
Soekarno, yang pernah dinyatakan sebagai 'presiden seumur hidup'.
Perubahan itu sangat penting secara simbolis.
Bahkan, itu adalah inti dari agenda Reformasi, bersama dengan pemilihan umum yang bebas dan penghapusan angkatan bersenjata dari politik.
Tapi, membalikkan ini, hanya akan menjadi pukulan besar bagi sistem demokrasi Indonesia yang rapuh.
Usulan penghapusan batas dua masa jabatan, bukan satu-satunya bukti bahwa antusiasme elit terhadap demokrasi Indonesia mungkin menipis.
Ada pula usulan amandemen konstitusi lain, yang terkait erat dengannya, yang juga bisa sangat merusak: Pemberlakuan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara/GBHN) sebagai kebijakan umum negara di masa Orde Baru, yang sekarang disebut PPHN (Pedoman Kebijakan Negara).
Di bawah Soeharto, rencana lima tahunan ini digunakan oleh semacam superlegislatif, Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR), untuk menetapkan program kebijakan pemerintah.
