Network
Namun, menurut Jones, konsep tersebut tidak pernah benar-benar berhasil. Tujuan lokal jauh lebih penting untuk perekrutan dan mobilisasi daripada tujuan bersama.
Ditambahkan, 40 tahun kemudian, Mujahidin Indonesia mendapat pelajaran serupa dalam konteks yang sangat berbeda: untuk semua kemarahan yang ditimbulkan oleh kebijakan AS di Timur Tengah dan di tempat lain.
Dengan demikian, menurut Jones, lebih mudah untuk merekrut di sekitar Ambon dan Poso daripada di sekitar Palestina dan Irak.
"Segera setelah militer Indonesia mengalahkan pemberontakan DI yang terakhir pada 1965, sebuah percobaan kudeta terjadi, yang melibatkan beberapa perwira sayap kiri, dan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI)," jelansya.
Menurut Jones, prioritas utama militer dan Jenderal Soeharto, yang naik ke tampuk kekuasaan setelah upaya itu, menjadi penghapusan PKI.
"Dan dalam hal ini, berlaku prinsip 'musuh dari musuh saya adalah teman saya'. . Beberapa pemimpin DI yang sangat anti-komunis di Jawa, ditawari senjata sebagai imbalan, karena ikut serta dalam operasi melawan orang-orang yang dicurigai sebagai anggota PKI," katanya.
Pada 1971 ketika sudah menjadi Presiden RI, Soeharto merencanakan pemilihan pertama Orde Baru, dan anggota DI, yang sekarang dipandang sebagai mitra potensial, dikumpulkan oleh intelijen Indonesia untuk reuni tiga hari.
"Harapan dari reuni itu bahwa DI yang dihidupkan kembali akan membantu mengamankan kemenangan di Jawa Barat untuk ormas baru bernama Golkar," jelas Jones.
"Dana dan fasilitas pemerintah dengan demikian menyediakan sarana untuk kebangkitan gerakan yang segera menggigit tangan yang memberinya makan," tegansya.
Menurutnya, para anggota DI kemudian bergerak di bawah tanah, dan mulai bekerja melawan negara. Ini karena diradikalisasi mereka, baik oleh kebijakan Soeharto yang dianggap anti-Islam, maupun oleh tulisan-tulisan para pemikir Islam militan, yang baru tersedia dalam terjemahan bahasa Indonesia.
