"Tidak ada faksi, tidak ada pihak dalam konflik di Suriah yang peduli dengan perlindungan nyawa warga sipil. Itulah kenyataannya," lanjut Pinheiro.
Mengenai berbedanya perlakuan UE terhadap pengungsi Suriah dan Ukraina, Pinheiro berujar: "Ada keterbukaan dan kemurahan hati vis-a-vis Ukraina yang saya tidak kritik sama sekali."
"Mereka pantas mendapatkannya. Tapi. saya sangat ingin bahwa perlakuan yang sama juga diterapkan kepada pengungsi Suriah," kata Pinheiro.
Dihadapkan dengan jutaan orang Ukraina menuju negara-negara anggota UE, maka blok tersebut mengaktifkan aturan 2001, yang disebut Petunjuk Perlindungan Sementara sejakawal Maret 2022.
Baca Juga: Suriah Terancam Bangkrut, Assad kian Korup, Tega Korbankan Warga: Negara akan Dijual ke Iran
Undang-undang tersebut memberikan tempat tinggal, perawatan kesehatan, dan hak untuk bekerja atau belajar kepada pengungsi Ukraina dan keluarga mereka yang melarikan diri dari negara itu.
Fasilitas-fasilitas tersebut diberikan selama satu hingga tiga tahun.
Meskipun terkena dampak perang juga, warga Suriah tidak pernah mendapat manfaat dari undang-undang semacam itu, bahkan di saat-saat tergelap krisis pengungsi pada 2015.
Pinheiro juga menjawab pertanyaan tentang kemungkinan membawa siapa saja yang bertanggung jawab atas kejahatan perang di Suriah ke pengadilan pidana internasional.
Menurutnya, pengadilan nasional akan memimpin. Sebab saat ini, tidak terlihat kemungkinan untuk rujukan ke Pengadilan Kriminal Internasional.