Network
COLOMBO, KALBAR TERKINI - Negara Sri Lanka terancam bubar akibat ekonominya yang runtuh, sarat utang, dan berbulan-bulan kekurangan makanan, bahan bakar, dan listrik.
Dalam kondisi mengerikan itu, suhu politik di negara Asia Selatan ini juga tak mereda, bahkan semakin memanas.
Dua partai opisisi terbesar di Parlemen Sri Lanka tega-teganya menuding bahwa Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe tak becus.
Padahal, Wickremesinghe baru sebulan memegang jabatan tersebut, sebagaimana dilansir Kalbar-Terkini.com dari The Associated Press, yang melaporkan dari Colombo, Ibukota Sri Lanka, Rabu, 22 Juni 2022.
Adapun kondisi terkini Sri Lanka ini dinyatakan oleh Wickremesinghe dalam sidang parlemen pada Rabu ini, yang langsung mendulang kritik pihak oposisi.
Tak peduli akan kritikan, Wickremesinghe menggarisbawahi bahwa situasi mengerikan negara itu harus segera diansiptasi dengan mencari bantuan dari pemberi pinjaman internasional.
Pernyataan Wickremesinghe bahwa ekonomi telah runtuh, tidak menyebutkan perkembangan baru yang spesifik.
Baca Juga: Miss World Caroline Jurie Akhirnya Diseret ke Pengadilan, Pushpika De Silva Sandang Miss Sri Lanka
Tampaknya, ini dimaksudkan untuk menekankan kepada para kritikus dan anggota parlemen oposisi bahwa dirinyatelah mewarisi tugas sulit yang tidak dapat diperbaiki dengan cepat.
Kenyataannya, Wickremesinghe mewarisi beban utang yang besar, kehilangan pendapatan pariwisata, dan dampak lain dari pandemi, serta lonjakan biaya untuk komoditas.
Anggota parlemen dari dua partai oposisi utama negara itu memboikot Parlemen Sri Lanka minggu ini, untuk memprotes Wickremesinghe.
Baca Juga: Tarik Paksa Mahkota Miss Sri Lanka, Miss World Caroline Jurie Dipolisikan
Hal ini sebagai protes kepada Wickremesinghe yang menjadi perdana menteri lebih dari sebulan lalu sekaligus juga menteri keuangan, karena tidak memenuhi janjinya untuk mengubah perekonomian.
Wickremesinghe menyatakan, Sri Lanka tidak dapat membeli bahan bakar impor, bahkan untuk uang tunai, karena hutang yang besar oleh perusahaan minyaknya.
Saat ini, menurutnya, BUMN Ceylon Petroleum Corporation berhutang 700 juta dolar AS.
Baca Juga: Ritual Eksorsis Dukun Sri Lanka, Bocah Tewas Dipukul Tongkat
Akibatnya, tak ada negara atau organisasi di dunia yang mau menyediakan bahan bakar untuk Sri Lanka.
Wickremesinghe menjabat setelah berhari-hari protes keras atas krisis ekonomi negara itu sehingga memaksa pendahulunya untuk mundur.
Dalam komentarnya pada Rabu, dia menyalahkan pemerintah sebelumnya, karena gagal bertindak tepat waktu ketika cadangan devisa Sri Lanka menyusut.
Krisis mata uang asing telah menghambat impor, menyebabkan kelangkaan pangan, bahan bakar, listrik dan kebutuhan pokok lainnya, seperti obat-obatan.
Masalah ini memaksa orang untuk mengantre panjang untuk mendapatkan kebutuhan dasar.
Menurut Wickremesinghe, jika langkah-langkah setidaknya telah diambil untuk memperlambat keruntuhan ekonomi di awal, Sri Lanka tidak akan menghadapi situasi sulit hari ini.
"Tapi, kami kehilangan kesempatan ini. Kami sekarang melihat tanda-tanda kemungkinan jatuh ke titik terendah, ”katanya.
Sejauh ini, Sri Lanka telah mengalami kesulitan, terutama didukung oleh jalur kredit senilai empat miliar dolar AS dari negara tetangga India.
Namun Wickremesinghe menyatakan, bantuan India itu tidak akan mampu bertahan lama.
Dia juga telah menerima janji 300 juta-600 juta dolar AS dari Bank Dunia untuk membeli obat-obatan dan barang-barang penting lainnya.
Sri Lanka telah mengumumkan penangguhan untuk pembayaran utang luar negeri sebesar tujug miliar dolar AS yang jatuh tempo tahun ini.
Hal itu sambil menunggu hasil negosiasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF) mengenai paket penyelamatan di mana Sri Lanka harus membayar rata-rata lima miliar dolar AS per tahun hingga 2026.
Wickremesinghe menegaskan, bantuan IMF tampaknya menjadi satu-satunya pilihan negara itu sekarang.
Pejabat dari badan tersebut mengunjungi Sri Lanka untuk membahas paket penyelamatan. Kesepakatan tingkat staf kemungkinan akan dicapai pada akhir Juli 2022
“Kami telah menyelesaikan diskusi awal dan kami telah bertukar pikiran di berbagai sektor seperti keuangan publik, keuangan, keberlanjutan utang, stabilitas sektor perbankan dan jaringan jaminan sosial,” kata Wickremesighe.
Perwakilan penasihat keuangan dan hukum untuk pemerintah tentang restrukturisasi utang, Lazard dan Clifford Chance, juga mengunjungi pulau itu.
Begitu juga tim dari Departemen Keuangan AS yang akan tiba minggu depan.***
