SOROT KASUS AHMADIYAH DI SINTANG! HRW Nilai Pemerintah Indonesia Diskriminasi Agama-agama Minoritas!

- 16 April 2022, 10:24 WIB
Petugas Satpol PP menurunkan kubah yang menjadi simbol bangunan yang disebut Masjid Jamaah Ahmadiyah di Kabupaten Sintang 29 Januari 2022 lalu.
Petugas Satpol PP menurunkan kubah yang menjadi simbol bangunan yang disebut Masjid Jamaah Ahmadiyah di Kabupaten Sintang 29 Januari 2022 lalu. /Istimewa/Warta Ahmadiyah

Ini mengharuskan Indonesia untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi populasi yang berisiko dari bencana yang dapat diperkirakan.
merugikan.

Pada Januari 2021, Kalimantan Selatan dan Kalimantan mendeklarasikan status darurat setelah hujan deras dan banjir membuat puluhan ribu orang mengungsi.

Presiden AS Joe Biden menyatakan dalam pidatonya di Washington, DC, 27 Juli 2021:

“Apa yang akan terjadi di Indonesia, jika proyeksinya benar bahwa, dalam 10 tahun ke depan, mereka mungkin harus memindahkan ibu kota (Jakarta), karena akan berada di bawah air? Itu penting. Ini pertanyaan strategis sekaligus pertanyaan lingkungan.”

Pemerintah Indonesia sedang menyelesaikan rencana untuk memindahkan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur, yang memperkirakan 15 sampai 20 tahun untuk relokasi.

Pada 17 September 2021, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menulis dalam laporan tahunannya bahwa antara Mei 2020 dan April 2021 tentang ancaman kepada lima orang di Indonesia.

Kelima orang yang ingin bekerja sama dengan badan-badan hak asasi manusia PBB ini, tunduk pada ancaman, pelecehan dan pengawasan oleh aktor pemerintah, non-negara dan swasta, termasuk perusahaan bisnis dan aktor politik lokal.

Mereka adalahWensislaus Fatubun, Yones Douw, Victor Mambor, Veronica Koman, dan Victor Yeimo.

Indonesia juga dipuji karena berperanmengeluarkan pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing dari KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada 26-28 Oktober 2021.

ASEAN menyatakan bahwa kurangnya kemajuan pada peta jalan perdamaian yang dimiliki junta,
disepakati pada April 2021, telah mendorong kelompok untuk mengecualikan junta.

Langkahnya adalah belum pernah terjadi sebelumnya, karena ASEAN biasanya bekerja dengan kompromi.

Halaman:

Editor: Slamet Bowo SBS

Sumber: hrw.org


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah