Network
SEOUL, KALBAR TERKINI - Tanggapan menantang datang dari Republik Demokratik Rakyat Korea alias Korea Utara (Korut) menyusul ancaman Presiden AS Joe Biden bahwa Korut merupakan ancaman keamanan dan Biden berniat mempertahankan kebijakan yang tidak bersahabat terhadap Korut.
Menurut Kwon Jong Gun, pejabat senior Kementerian Luar Negeri Korut, Minggu, 2 Mei 2021, Biden telah membuat kesalahan besar dalam pidatonya itu sehingga AS diperingatkan akan menghadapi 'situasi yang sangat serius'.
Sebab, dikutip Kalbar-Terkini.com dari The Associated Press, Minggu, 2 Mei 2021, pernyataan itu dinilai jelas mencerminkan niat AS untuk terus menegakkan kebijakan permusuhan terhadap Korut sebagaimana dilakukan selama lebih setengah abad.
Baca Juga: Menlu Iran: Diplomasi dan Perang Saling Melengkapi
Minggu lalu, Biden, dalam pidato pertamanya di Kongres AS menyebut program nuklir Korut dan juga Iran sebagai 'ancaman serius' bagi keamanan AS dan dunia. Biden menyatakan akan bekerja dengan sekutu untuk mengatasi masalah tersebut melalui diplomasi, dan 'pencegahan tegas'.
“Sudah pasti bahwa kepala eksekutif AS membuat kesalahan besar dalam sudut pandang saat ini,” kata Kwon. "Sekarang, setelah inti dari kebijakan Republik Demokratik Rakyat Korea terhadap AS (pemerintahan) yang baru, menjadi jelas: Kami akan dipaksa untuk menekan langkah-langkah yang sesuai, dan seiring waktu, AS akan menemukan dirinya dalam situasi yang sangat serius."
Kwon masih tidak merinci langkah apa yang akan diambil Korut, dan pernyataannya dapat dilihat sebagai upaya untuk memberikan tekanan ke pemerintahan Biden saat membentuk kebijakan terhadap Korut.
Gedung Putih menyatakan pada Jumat, 30 April 2021, pejabat pemerintah telah menyelesaikan peninjauan kebijakan AS terhadap Korut, dan Biden berencana untuk menyimpang dari pendekatan dua pendahulunya yang terbaru, ketika Biden mencoba untuk menghentikan program nuklir Korut.
Baca Juga: Google dan Roku Berperang: Alamak, ini Masalahnya!
Sekretaris Pers Jen Psaki tidak merinci temuan dari tinjauan tersebut, tetapi menyarankan bahwa Pemerintah AS akan mencari jalan tengah antara pendekatan 'kesepakatan besar' di era Donald Trump dan pendekatan 'kesabaran strategis' di era Barack Obama.
Pernyataan Kwon tidak menyebutkan komentar Psaki.
Targetkan Daratan AS
Setelah serangkaian uji coba nuklir dan rudal tingkat tinggi pada 2016-2017, pemimpin Korut Kim Jong Un meluncurkan diplomasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dengan Trump tentang masa depan persenjataan nuklirnya yang sedang berkembang.
Tetapi diplomasi itu tetap terhenti selama sekitar dua tahun karena terkait perbedaan seberapa banyak keuntungan yang bisa dimenangkan Korut, sebagai imbalan atas langkah-langkah denuklirisasi terbatas.
Pada Januari 2021, Kim mengancam akan memperbesar persenjataan nuklirnya, dan membangun lebih banyak senjata berteknologi tinggi yang menargetkan daratan AS, dengan menyatakan bahwa nasib hubungan bilateral Korut dan AS akan bergantung pada apakah mereka meninggalkan kebijakan permusuhannya.
Menyusul pada Maret 2021, orut melakukan uji coba rudal rudal balistikbalistik jarak pendek untuk kali pertama dalam setahun, meskipun Kim mengaku masih mempertahankan moratorium peluncuran senjata yang lebih besar.
"Jika Pyongyang setuju dengan pembicaraan tingkat kerja, titik awal negosiasi adalah pembekuan pengujian dan pengembangan kemampuan nuklir serta sistem pengiriman Korea Utara," kata Leif-Eric Easley, seorang profesor di Universitas Ewha di Seoul.
"Jika, di sisi lain, Kim menghindari diplomasi dan memilih tes provokatif, Washington kemungkinan akan memperluas penegakan sanksi dan latihan militer dengan sekutu," tambahnya.
Juga pada Minggu lalu, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut yang tidak disebutkan namanya, berjanji akan memberikan tanggapan yang kuat dan terpisah terhadap pernyataan Departemen Luar Negeri baru-baru ini, yang akan mendorong untuk mempromosikan 'akuntabilitas untuk rezim Kim' atas situasi hak asasi manusia yang mengerikan.
Saudari Kim yang juga orang kuat di Korut, Kim Yo Jong juga mengecam Korea Selatan (Korsel) karena selebaran anti-Pyongyang yang melayang melintasi perbatasan oleh sekelompok pembelot Korut di Selatan.
Pada Jumat lalu, pemimpin kelompok itu, Park Sang-hak menyatakan mengirim 500 ribu selebaran dengan balon pekan lalu, yang bertentangan dengan undang-undang baru Korsel yang kontroversial dan mengkriminalkan tindakan tersebut.
"Kami menganggap manuver yang dilakukan oleh kotoran manusia di Selatan, sebagai provokasi serius terhadap negara kami, dan kami akan mempertimbangkan tindakan yang sesuai," kata Kim Yo Jong dalam sebuah pernyataan.
Kim Yo Jong juga menuduh pemerintah Korsel bermain mata dalam masalah selebaran itu.
Kementerian Unifikasi Seoul menanggapi pada Minggu malam ini, dengan menyatakan, pihaknya menentang tindakan apa pun yang menciptakan ketegangan di Semenanjung Korea, dan akan berusaha untuk mencapai hubungan yang lebih baik dengan Korut.
Easley menegaskan, pernyataan Korut lewat Kwon dan Kim Yo Jong menunjukkan bahwa 'Pyongyang mencoba untuk membuat perpecahan antara Korsel dan AS menjelang KTT 21 Mei 2021 antara Biden dan Presiden Korsel, Moon Jae-in.***
Sumber: The Associated Press
