Network
KALBAR TERKINI - Dukungan internasional sekalipun bukan lewat Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) akan mengalir ke Myanmar. Pun perang saudara antara kubu Tatmadauw pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing melawan rakyat segera berkecamuk.
Hal ini ditandai lewat pembentukan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang digagas Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (LND) yang digulingkan junta pada 1 Februari 2021, sesuatu yang pasti ditolak oleh pihak junta.
Adapun indikasi bakal terjadinya perang kaena junta pasti menolak terlihat lewat masuknya nama wakil dari banyak etnis antara lain Katchin dan Karen dalam daftar kabinet pemerintahan resmi tersebut.
Tentara milisi dari dua etnis tersebut telah 'turun gunung' menyusul tak tahannya mereka menyaksikan pembantaian tanpa henti yang dilakukan oleh pihak junta yang telah membunuh hampir 800 warga sejak terjadinya kudeta.
Baca Juga: Mulai Menunjukkan Taji, Polisi Virtual Tegur Ratusan Akun Media Sosial Terkait Aturan UU ITE
Baca Juga: Hendak Diselundupkan ke Malaysia, 100 Ton Rotan Ilegal Berhasil Diamankan Pol Airud Polda Kalbar
Baca Juga: Membanggakan, Dua Penerbang Tempur Skadron Udara 1 Elang Khatulistiwa Sukses Terbang Solo
Pasukan Kachin dan Karen pun berhasil melakukan perlawanan sengit sehingga tak sedikit korban iwa dari pasukan junta serta menahan banyak tentara dan polisi rezim tersebut. Sementara etnis-etnis lainnya dari total 10 etnis di Myanmar, dipastikan akan menyusul bergabung di kabinet atau mendukung pemerintahan yang baru.
Jika pun etnis-etnis ini menolak bergabung atau mendukung maka otomatis mereka akan dianggap oleh rakyat sebagai penghianat: mencari keuntungan di tengah begitu menderitanya rakyat Myanmar.
Mandat Rakyat dari Pemilu 2020
Dikutip Kalbar-Terkini.com dari The Irrawaddy, Jumat, 16 April 2021, pembentukan pemerintahan paralel pada Jumat ini terkait upaya menentang dan mendiskreditkan rezim militer yang berkuasa di negara itu, memulihkan pemerintahan sipil, dan membentuk serikat federal.
Pihak Komite Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), yang dibentuk oleh anggota parlemen yang digulingkan, menyatakan bahwa NUG dibentuk berdasarkan mandat yang diberikan kepada pihaknya oleh rakyat Myanmar dalam Pemilu 2020 yang dimenangkan oleh LND secara telak.
Meskipun dilarang oleh rezim, CRPH telah mendapatkan dukungan besar dari dalam dan luar negeri.
Pemerintahan baru adalah koalisi kekuatan demokrasi di Myanmar, termasuk pemangku kepentingan dari kelompok etnis negara itu, yang dibentuk berdasarkan ketentuan Piagam Demokrasi Federal, yang diumumkan oleh CRPH pada Maret 2021.
Piagam tersebut menjamin pembentukan persatuan federal, sesuatu yang telah lama dituntut oleh etnis-etnis di Myammar.
Dalam pemerintahan baru, Mahn Win Khaing Than, wakil dari etnis Karen dan mantan Ketua DPR di bawah pemerintahan NLD, menjabat sebagai perdana menteri negara, sementara Presiden U Win Myint dan Penasihat Negara Daw Aung San Suu Kyi, yang digulingkan oleh kudeta dan telah ditahan sejak Februari 2021, tetap memegang posisi semula.
Wakil presidennya adalah pengacara Duwa Lashi La, Presiden Majelis Permusyawaratan Nasional Kachin, yang secara politik merupakan badan paling otoritatif di Negara Bagian Kachin. Saat ini, kabinet yang beranggotakan 15 orang akan dipimpin oleh wakil presiden dan perdana menteri.
CRPH telah membentuk tiga kementerian baru: kementerian Perdana Menteri; Urusan Serikat Federal; dan Urusan Wanita, Pemuda dan Anak. Enam dari menteri federal adalah etnis Kachin, Karen atau Chin, sementara belum ada perwakilan dari etnis lain yang ditunjuk. Namun, dengan kementerian penting seperti Pertanian, Transportasi, dan Energi belum diisi, kemungkinan akan segera ditambahkan.
Dalam kabinet NUG, empat anggota parlemen NLD terpilih — Daw Zin Mar Aung, U Lwin Ko Latt, U Yee Mon dan U Tin Tun Naing — telah ditunjuk sebagai menteri luar negeri; urusan dalam negeri dan imigrasi; pertahanan; dan perencanaan, keuangan dan investasi.
Penunjukkan terhadap U Yee Mon sebagai menteri pertahanan sangat mengejutkan karena dikenal sebagai seorang penyair. Sa Sa, seorang etnis Chin dan utusan internasional untuk CRPH, ditunjuk sebagai menteri kerjasama internasional.
Dia juga akan menjadi juru bicara NUG. Win Myat Aye, yang menjabat sebagai menteri kesejahteraan sosial, bantuan dan pemukima -jabatannya di bawah pemerintah NLD hingga kudeta- akan menjabat sebagai menteri urusan kemanusiaan dan manajemen bencana di pemerintahan baru.
Menteri etnis Chin lainnya dalam pemerintahan baru adalah Dr Lian Hmung Sakhong. Dengan mandat dari Majelis Permusyawaratan Chin, sebuah organisasi payung, yang secara politis berwibawa di antara orang-orang etnis Chin.
Dia adalah Wakil Ketua Front Nasional Chin (CNF), sebuah kelompok bersenjata Chin yang telah melobi untuk otonomi dan federalisme di Negara Bagian Chin, sekarang menjabat menteri urusan serikat.
Dr Tu Hkawng dari etnis Kachin bergelar pascasarjana di bidang ilmu sosial dan pengembangan masyarakat, menjabat menteri sumber daya alam dan konservasi lingkungan di NUG, sementara anggota parlemen NLD terpilih Naw Susanna Hla Hla Soe, seorang etnis Karen, adalah menteri perempuan, pemuda dan urusan anak-anak.
Wajah baru lainnya di kabinet adalah Dr Zaw Wai Soe. Ahli bedah ortopedi -yang terkenal karena strategi penahanan Covid-19 di Yangon sebelum kudeta, serta keterlibatannya dalam Gerakan Pembangkangan Sipil melawan junta- telah diangkat menjadi menteri untuk pendidikan sehingga tidak mengejutkan dunia kesehatan di Myanmar.
Dalam pernyataannya tentang pembentukan NUG, juru bicara Dr Sa Sa menyatakan, pemerintahan baru akan melayani rakyat Myanmar tanpa memandang ras, agama, komunitas asal, atau jalan hidup mereka.
"Semua akan memiliki peran yang sangat penting untuk tujuan yang besar: membebaskan bangsa Myanmar dari momok junta militer yang membunuh ini, dan semua akan memiliki hak yang sama sebagai warga negara Myanmar, ”katanya.
Juru bicara itu menambahkan bahwa NUG akan membawa semua etnis dalam kehidupan berkebangsaan sehingga mewakili keragaman dan kekuatan besar dari Myanmar sebagai suatu negara besar.
NUG juga menunjuk 12 wakil menteri, enam di antaranya adalah etnis Kachin, Karen, Mon, Kayan, Karenni, dan Ta'ang. Banyak dari mereka masih muda, aktif secara politik, dan berpendidikan tinggi.
Pengumuman pembentukan NUG disambut hangat oleh rakyat Myanmar, Jumat. Di halaman Facebook CRPH, pengumuman tersebut dibagikan oleh 149 ribu pengguna hanya dalam waktu dua jam. Seorang pendukung berkata: "Pemerintah kami yang sah, dan kami mendukung NUG!"
Tidak mengherankan, sebagian besar komentar lain mengungkapkan sentimen serupa.
Masih pada Jumat, Menteri Luar Negeri NUG Daw Zin Mar Aung menulis di The New York Times bahwa rakyat Myanmar siap mengambil risiko besar, dan membayar harga yang mahal untuk hak dan kebebasan mereka.
“Kami meminta komunitas internasional untuk mendukung dengan langkah-langkah politik, keuangan, dan keamanan yang terkoordinasi,” katanya.***
Sumber: The Irrawaddy
