KALBAR TERKINI - Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov walaupun dikenai sanksi larangan memasuki AS, tetap berencana menghadiri Sidang Majelis Umum PB (UNGA) di New York, akhir September 2022.
Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov akan memimpin delegasi Rusia ke Majelis Umum PBB (UNGA), yang dijadwalkan akhir September di New York, Kremlin mengumumkan pada hari Senin.
Lavrov akan didampingi Leonid Slutsky, Wakil Duma, yakni lembaga legislatif majelis rendah dari Majelis Federal Rusia.
Pemerintah AS juga memberi sanksi kepada Slutsky pada Maret 2014 atas dukungannya agar Krimea bergabung kembali dengan Rusia.
Baca Juga: Wagner Grup, Tentara Bayaran Rusia Mengganas di Afrika: Bantai Warga Mali dan Mauritania
Lavrov sendiri ditambahkan ke daftar sanksi pada 25 Februari 2022, sehari setelah 'operasi militer' Rusia di Ukraina, karena Washington menuduhnya 'bertanggung jawab' langsung atas invasi lebih lanjut Rusia yang 'tidak beralasan', dan 'melanggar hukum' ke Ukraina.
Rusia telah menolak embargo oleh AS dan sekutunya sebagai tindakan sepihak dan tidak sah, sebagaimana laporan Russia Today, yang dilansir Kalbar-Terkini.com, Senin, 8 Agustus 2022.
Pada Senin, Kremlin mengkonfirmasi kehadiran delegasi Rusia di UNGA, sedangkan Presiden Vladimir Putin dinyatakan tidak bermaksud untuk melakukan perjalanan ke UNGA atau membahas acara tersebut secara online.
Baca Juga: Bintang Basket AS Divonis Sembilan Tahun di Rusia, Hubungan AS-Rusia kian Panas!
Sebaliknya, Putin telah menandatangani arahan yang menunjuk Lavrov sebagai kepala delegasi Rusia.
Karena sanksi, tidak jelas apakah AS akan mengizinkan para pejabat tinggi Rusia ini bisa memasuki AS, bahkan untuk acara global sekalipun.
Lavrov juga akan didampingi oleh Wakil Menteri Luar Negeri Sergey Vershinin dan perwakilan tetap Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, serta Senator Grigory Karasin, selain Slutsky.
UNGA biasanya berlangsung pada minggu ketiga bulan September di markas besar PBB di New York di East River. Sesi ke-77 tahun ini dijadwalkan berlangsung dari 20-26 September.
Baca Juga: Rusia Siapkan Skenario Nuklir, Drobinin: Akibat 'Kebijakan' AS!
Di bawah serangkaian perjanjian dan konvensi yang mengatur peran AS sebagai negara tuan rumah PBB, Washington bertanggung jawab untuk mengakui individu yang diakreditasi oleh PBB.
Mereka diberikan kekebalan diplomatik penuh sehubungan dengan tugas resmi mereka.
Sementara itu, Presiden Iran Ebrahim Raisi menyatakan pekan lalu bahwa dia berencana melakukan perjalanan ke New York, dan berpidato di UNGA, meskipun AS memberikan sanksi kepadanya pada November 2019.
Sementara itu, Presiden Ukraina Vladimir Zelensky menyebut bahwa sanksi anti-Rusia saat ini masih 'lemah'.
Kepada Washington Post pada Senin, Zelensky menuntut Barat untuk memberlakukan embargo penuh pada semua impor energi dari Rusia dan larangan perjalanan kepada semua orang Rusia, setidaknya selama setahun.
Diwawancarai di dalam kantornya yang berbenteng di Kiev, Ibukota Ukraina, Zelensky menegaskan bahwa 'sanksi paling penting adalah menutup perbatasan.
Ini karena Rusia dinilainya mengambil tanah orang lain. "Orang Rusia harus hidup di dunia mereka sendiri, sampai mereka mengubah filosofi mereka," desaknya.
"Jenis Rusia apa pun ... buat mereka pergi ke Rusia," katanya, menurut surat kabar itu, dengan alasan bahwa hukuman kolektif adalah satu-satunya cara.
“Mereka akan mengerti kalau begitu. Mereka akan berkata, '[Perang] ini tidak ada hubungannya dengan kami. Seluruh penduduk tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, bukan? Bisa!’ lanjutnya.
"Penduduk memilih pemerintah ini dan mereka tidak melawannya, tidak berdebat dengannya, tidak meneriakinya," kecam Zelensky.
Pemimpin Ukraina bersikeras bahwa ini adalah 'satu-satunya cara untuk mempengaruhi' Putin.
Berbicara kepada The Washington Post, seolah-olah Zelensky sedang berbicara kepada publik Rusia.
“Anda memberi tahu seluruh dunia bahwa itu harus hidup dengan aturan Anda. Lalu pergi dan tinggal di sana," lanjut Zelensky.
AS dan sekutunya – Kanada, UE, Jepang, Korea Selatan, dan Australia – telah mengembargo ratusan individu, perusahaan, dan organisasi Rusia atas apa yang mereka sebut 'invasi' ke Ukraina.
Pada April 2022, Rusia telah menjadi negara yang paling terkena sanksi di dunia, melampaui gabungan Iran, Venezuela, Myanmar, dan Kuba.
Presiden AS Joe Biden mengklaim bahwa embargo akan menghancurkan ekonomi Rusia, hanya untuk kemudian menyalahkan Putin atas inflasi AS, dan meroketnya harga gas.
Wawancara Zelensky dilakukan ketika Gedung Putih mengumumkan akan mengirim lagi senjata dan perlengkapan militer senilai satu miliar dolar AS ke Kiev, bersama dengan 4,5 miliar dolar AS tunai untuk menopang Pemerintah Ukraina.
Zelensky kemudian bersumpah bahwa segera setelah Ukraina mendapatkan 'kekuatan dan sarana yang cukup: "Kami akan mengambil alih semua wilayah kami!"
Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari2022, mengutip kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberikan status khusus wilayah Donetsk dan Lugansk di dalam negara Ukraina.
Protokol, yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis, pertama kali ditandatangani pada 2014.
Mantan Presiden Ukraina, Pyotr Poroshenko sejak itu mengakui bahwa tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan “menciptakan angkatan bersenjata yang kuat.
Pada Februari 2022, Kremlin mengakui republik Donbass sebagai negara merdeka.
Ukraina juga dituntut agar secara resmi menyatakan diri sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat mana pun.
Kiev menegaskan bahwa serangan Rusia benar-benar tidak beralasan.***
Sumber: Russia Today