Network
WASHINGTON, KALBAR TERKINI - Pernyataan-pernyataan keras bahkan makian Presiden AS Joe Biden kepada mitra Rusia-nya Vladimir Putin bakal dibuktikan dalam KTT kedua negara di Jenewa, Swiss, Juni 2021. Masyarakat dunia pun menantikan apakah Biden tetap segarang di layar kaca jika sudah berhadapan langsung dengan Putin.
Serangan Rusia ke Krimea misalnya, ditanggapi Biden dengan emosi meluap-luap. Biden menyebut Putin sebagai 'pembunuh', setelah Biden dilantik sebagai Presiden AS. Kecaman Biden lewat wawancaranya dengan sebuah stasiun televisi AS ini sempat ditanggapi Putin -yang dikenal berwajah dingin- secara santai dan puitis bahwa kualitas seseorang dapat diukur saat marah.
Adapun terkait KTT Rusia-AS, sebagaimana dikutip Kalbar-Terkini.com dari The Associated Press, Senin, 24 Mei 2021, pihak Gedung Putih dan Kremlin sedang bekerja untuk mengatur pertemuan puncak bulan depan antara Biden dan Putin, menurut para pejabat.
Baca Juga: Covid-19 telah Mencapai 'Base Camp' Gunung Everest
Pekan ini, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan dilaporkan sudah bertemu mitranya dari Rusia di Jenewa, kota tuan rumah yang diusulkan, untuk menyelesaikan rincian pertemuan, menurut seorang pejabat di AS, yang mengetahui perencanaan awal, tetapi tidak berwenang untuk membahas musyawarah secara terbuka.
Menurut pejabat dari kedua negara, Jenewa diharapkan menjadi pilihan untuk pertemuan tatap muka pertama Biden dengan Putin sebagai presiden. Pengumuman resmi diharapkan dikeluarkan pihak Rusia dan AS dalam beberapa hari mendatang.
KTT itu akan dilakukan pada akhir perjalanan luar negeri pertama Biden sebagai presiden, perjalanan selama sepekannya di Eropa, yang mencakup singgah di Inggris Raya untuk KTT Kelompok Tujuh dari para pemimpin negara-negara terkaya di dunia, kemudian kunjungan ke Markas NATO di Brussel, aliansi militer lama, yang dibangun sebagai benteng pertahanan agresi Rusia.
Seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS menolak berkomentar tentang logistik KTT di Jenewa itu.
Namun, dalam sebuah pernyataan, pihak NSC menegaskan, pertemuan pekan ini antara Sullivan dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolay Patrushev, 'merupakan langkah penting dalam persiapan KTT AS-Rusia yang direncanakan, dan menganggap diskusi tersebut konstruktif, meskipun ada 'perbedaan yang luar biasa'.
Pemerintahan Biden pertama kali menyerukan KTT tersebut pada April 2021 setelah Rusia diduga terlibat dalam serangkaian tindakan konfrontatif: mengumpulkan pasukan sementara di perbatasan Ukraina, peretasan SolarWinds, laporan pemberian hadiah untuk membunuh pasukan AS di Afghanistan, dan peracunan disusul pemenjaraan terhadap pemimpin oposisi Rusia, Alexei Navalny.
Baca Juga: Otoritas Palestina Dimaki 'Anjing': Saatnya Merangkul Hamas!
Rusia juga diyakini melindungi para peretas di balik serangan siber pada Mei 2021 ini, yang mematikan Saluran Pipa Kolonial, perusahaan yang mengirimkan 45 persen pasokan bensin ke Pantai Timur AS.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyatakan, pemerintah menginginkan 'hubungan yang stabil dan dapat diprediksi' dengan Rusia. Blinken bertemu pekan lalu di Islandia dengan Menteri Luar Negeri lama Rusia, Sergey Lavrov.
Kedua diplomat menggambarkan pertemuan sejam satu dan 45 menit itu berlangsung sopan dan konstruktif, meskipun perselisihan tajam tetap ada. Rusia mengusulkan dialog strategis baru, dan AS tampak menerima.
"Ada banyak 'puing', tidak mudah untuk mengangkatnya, tapi saya merasa Antony Blinken dan timnya, bertekad untuk melakukan ini. Itu tidak akan menjadi masalah bagi kami,”kata Lavrov, menurut kantor berita TASS.
Biden telah mengambil pendekatan yang sangat berbeda ke Rusia dari pendahulunya, Donald Trump, yang sering ingin berteman dengan Putin.
KTT tunggal Putin-Trump pada Juli 2018 di Helsinki, telah ditandai dengan penolakan Trump untuk memihak badan-badan intelijen AS terkait pengusutan atas tuduhan campur tangan Rusia dalam Pemilu AS 2016.
Di bawah Biden, AS berusaha menekan Rusia melalui sanksi ekonomi. Di antaranya, menjatuhkan hukuman pada pekan lalu untuk perusahaan dan kapal Rusia terkait pekerjaannya di pipa gas alam di Eropa, meskipun pemerintahan Biden membiarkan perusahaan Jerman yang mengawasi proyek tersebut, sehingga membuat frustrasi beberapa anggota parlemen dari Partai Republik dan Partai Demokrat di AS.
Pada April 2021, Pemerintah AS mengusir 10 diplomat Rusia, dan menjatuhkan sanksi ke lusinan perusahaan dan pejabat. Ini merupakan upaya untuk menghukum Kremlin karena mencampuri pemilihan presiden pada 2020, dan tudingan peretasan SolarWinds.
Baca Juga: Perang 11 Hari Israel-Hamas Diklaim Disetel Benjamin Netanyahu
Peretasan perangkat lunak yang banyak digunakan dari SolarWinds Inc yang berbasis di Texas, AS, mengungkap beberapa kerentanan yang mengganggu bagi pemerintah AS dan perusahaan besar.
Setidaknya, sembilan agen federal dan lusinan perusahaan AS menjadi target upaya spionase dunia maya yang ditemukan pada Desember.
"Saya sudah menjelaskan kepada Presiden Putin bahwa kami bisa melangkah lebih jauh, tetapi saya memilih untuk tidak melakukannya. Saya memilih untuk proporsional," kata Biden ketika mengumumkan sanksi pada 15 April 2021 di Gedung Putih. "Amerika Serikat tidak ingin memulai siklus eskalasi dan konflik dengan Rusia."
Tetapi, Biden menambahkan bahwa itu adalah tugasnya sebagai Presiden AS untuk menanggapi tindakan lebih lanjut, jika Rusia 'terus mencampuri demokrasi AS'.
Rusia menanggapi dengan cepat sanksi tersebut, dengan memerintahkan 10 diplomat AS untuk pergi, memasukkan delapan pejabat dan mantan pejabat AS ke dalam daftar hitam, dan memperketat persyaratan untuk operasi Kedutaan Besar AS, dengan larangan mempekerjakan warga negara Rusia, dan warga negara ketiga.***
Sumber: The Associated Press
