Network
PONTIANAK, KALBAR TERKIN - Larangan Pemerintah Malaysia bagi non-Muslim menggunakan kata 'Allah' dianggap terlalu berlebihan. "Hanya soal kata itu dalam dialek bahasa Arab, kok jadinya begini," kata Tobias Ranggi, tokoh adat Organisasi Dayak Internasional, Jumat, 19 Maret 2021.
Dihubungi Kalbar-Terkini.com di Kabupaten Kapuas Hulu dari Kota Pontianak, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat, Ranggi mengingatkan, nabi-nabi umat Islam dan Nasrani juga sama. "Sebelum agama Islam ada, kata Allah juga sudah ada kok. Bagaimana orang Nasrani di Libanon atau Irak sebut 'Allah'? Kan pengucapannya sama dengan umumnya lidah orang Arab. Ini mengada-ada," tambahnya.
Sebagai tokoh Organisasi Dayak Internasional, yang juga membawahi komunitas Dayak di Malaysia, termasuk di Negara Bagian Sabah dan Serawak, Ranggi mengimbau supaya permasalahan seperti itu tidak memancing konflik hingga ke Indonesia. "Saya rasa Pemerintah Malaysia harus bijaksana, menjaga masalah ini jangan membuat negaranya terpecah-pecah, karena ada umat Nasrani juga di sana," tambahnya.
Baca Juga: Kapal Terbakar, Petugas Damkar dan Satpam Berkelahi di Pintu Pelabuhan
Baca Juga: Targetkan Anak Pahami Keberagaman, 75 Orang Ikut Pelatihan Guru Online Kebhinekaan
Baca Juga: Di AS, 'Wabah' Membunuh Orang Asia Tiga Abad Silam, Kini Terulang
Sementara itu, dilansir The Star dari Malaysia, Jumat ini, Council of Churches of Malaysia (CCM) menilai, tidak tepat untuk berdialog tentang masalah penggunaan kata 'Allah' oleh non-Muslim. Sebab, Pemerintah Malaysia terlanjur mengajukan banding terhadap keputusan Pengadilan Tinggi Malaysia, yang sebelumnya menyetujui penggunaan kata 'Allah' dan sejumlah istilah Islam oleh umat Nasrani.
Presiden Uskup Agung Datuk Meltar Jiki Tais menyatakan, Kementerian Dalam Negeri yang menyerukan dialog dengan non-Muslim pada akhir Maret 2021 juga merupakan salah satu pemohon banding itu.
“Dalam laporan surat kabar tertanggal 19 Maret 2021, Menteri Dalam Negeri dilaporkan berencana untuk memulai dialog antara ulama dan Kristen untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, kami menyadari bahwa pemerintah telah mengajukan banding atas keputusan Pengadilan Tinggi pada 15 Maret 2021," tambahnya.
