Network
KALBAR TERKINI - VIRAL EDY MULYADI SEBUT KALIMANTAN TEMPAT JIN BUANG ANAK, Tolak IKN Dengan Cara Kurang Terpuji.
Video penolakan ibukota baru di Kalimantan bergema sepanjang Minggu, 23 Januari 2022.
Adalah seorang yang disebut Caleg Eks Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pileg lalu bernama Edi Mulyadi menolak pemindahan IKN tersebut.
Sayangnya, penolakan dilakukan dengan cara kurang terpuji, hingga menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak sehingga sangat tak layak dijadikan Calon Ibukota baru.
"Bisa memahami ndak, kita punya tempat punya sendiri di tempat yang elit kemudian dijual dipindahkan ke tempat jin buang anak," ujarnya dilansir Kalbarterkini.com dalam video viral 1 menit dua detik.
Komentar pedas Edy Mulyadi yang nampaknya dilakukan di ruang konferensi pers tersebut ditimpali beberapa rekannya dengan ucapan yang tak kalah mengejek dengan kata "Seperti Monyet".
PKS membenarkan Edy Mulyadi merupakan calegnya dalam pemilihan legislatif lalu.
Namun PKS menyebut apa yang disampaikan Edy Mulyadi tidak ada hubungannya dengan partai berlambang padi dan kapas tersebut.
Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri menyampaikan pernyataan Edy Mulyadi tentang Kalimantan tidak ada sangkut pautnya dengan PKS.
Mabruri menegaskan, Edy Mulyadi memang pernah menjadi caleg PKS namun setelah proses pemilu usai hingga kini yang bersangkutan tidak aktif di struktur level manapun dan bukan pejabat struktur PKS.
"Sehingga sama sekali tidak ada kaitan PKS dengan pernyataan yang bersangkutan. Segala sikap resmi PKS disampaikan oleh Juru Bicara Resmi DPP PKS dan juga Anggota Fraksi PKS DPR RI sesuai dengan tupoksi dan bidang.
Sikap resmi PKS bisa dilihat secara utuh di website dan media sosial resmi PKS," ujar Mabruri, Ahad 23 Januari 2021 dilansir dari PKS.id
Mabruri menegaskan sikap resmi PKS terhadap pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) disampaikan dalam forum-forum yang konstitusional oleh Fraksi PKS sesuai tugas dan wewenang Anggota DPR RI.
"Penolakan PKS terhadap pemindahan IKN dilakukan dalam ruang konstitusi, dijamin oleh Undang-undang sehingga sikap penolakan PKS di DPR adalah langkah yang konstitusional dengan argumentasi yang amat rasional.
Sikap PKS sebagai penyeimbang pemerintah bukan berarti bersikap asal beda dan tanpa penjelasan yang lengkap dan akademik," ungkapnya.
Mabruri juga berharap perbincangan soal IKN dibawa ke publik dengan iklim perbincangan yang sehat.
"Anggota Fraksi PKS juga banyak diundang dalam berbagai forum publik termasuk oleh media dan menginginkan perbincangan soal IKN juga jadi perhatian publik dengan diskusi yang sehat dalam bingkai demokrasi," ujar Mabruri.***
