Network
KALBAR TERKINI - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni mengakui adanya kesalahpahaman dan perbedaan data yang dimiliki sehingga kisruh DBH terjadi.
Perbedaan yang dimaksud adalah terkait data per kapan yang dimiliki.
Ia mengatakan data yang dimiliki oleh pemerintah pusat adalah update terbaru.
Kemungkinan data yang dimiliki oleh Bupati Meranti, Muhammad Adil bukan data terkini.
"Rekonsiliasi kadang enggak lapor ke kepala daerahnya, makanya itu penting untuk memberi tahu (dalam pertemuan ini)," ungkap Agus
Pemerintah pusat juga akan mengajak Muhammad Adil duduk bersama membahas kisruh dana bagi hasil (DBH) yang mencuat ke publik pekan depan.
Pemanggilan tersabut terkait protes Adil mengenai DBH yang tidak sesuai dengan perhitungannya, sehingga menyebut Kementerian Keuangan berisi iblis dan setan.
"Meranti rencana Selasa 20 Desember 2022 besok kita ada pertemuan," ujar Agus.
Menurutnya, pertemuan akan dilakukan di kantornya yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi Riau, Bupati Meranti, dan juga perwakilan Kementerian ESDM.
"Rapat tertutup tapi hasilnya bisa diketahui, nanti kami sampaikan," jelasnya.
Bupati Kabupaten Meranti Muhammad Adil sebelumnya menyampaikan kekesalan kepada Kementerian Keuangan karena dana bagi hasil (DBH) yang diterima daerahnya hanya bertambah Rp700 juta.
Padahal, wilayahnya sebagai salah satu penghasilan minyak besar harusnya menerima DBH lebih tinggi dengan lonjakan harga minyak ke US$100 per barel.
Kekesalan yang disampaikan ini bahkan berujung hingga menyebut Kemenkeu berisi setan dan iblis.***
