Network
KALBAR TERKINI - Bupati Meranti, M Adil berkeinginan untuk menggugat Presiden Jokowi.
Keinginan tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia.
Menurutnya, ia sudah melayangkan 3 surat permohonan audiensi ke Menteri Keuangan Sri Mulyani, namun upayanya gagal.
Ia mengatakan tetap berupaya minta klarifikasi ke Kementerian Keuangan atas masalah tersebut.
"Sampai ke Bandung saya kejar orang Kemenkeu juga, tapi acaranya tidak dihadiri yang kompeten, yang hadir waktu itu staf, tidak tahu lah.
Sampai waktu itu saya ngomong ini orang (Kementerian) Keuangan isinya setan atau iblis," jelas Adil.
Karena masalah itulah, ia sempat berencana menggugat Jokowi.
"Saya kemarin dipanggil ketemu Pak Tito (Menteri Dalam Negeri), minta petunjuk selaku pembina saya, saya mau gugat Pak Jokowi," ujarnya.
Keinginan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa masalah.
Baca Juga: Kronologi Meledaknya Tambang Batu Bara Sawahlunto, 10 Pekerja Tewas Terkurung di Kedalaman 200 Meter
Satu di antaranya, pembagian dana bagi hasil (DBH) migas di daerahnya.
Ia mengatakan sejak 1973, di Meranti ada 222 sumur minyak yang dibor.
Tahun ini, jumlah itu bertambah 13 dan tahun depan tambah lagi 19 sumur.
Dari hasil sumur tersebut, produksi minyak di daerahnya berhasil tembus 9.000 barel per hari.
Tapi hasil produksi minyak yang melimpah tersebut tak banyak membantu daerahnya.
Menurutnya, hal itu paling tidak bisa diketahui dari jumlah dana bagi hasil yang diberikan pemerintah pusat ke daerahnya.
Tahun ini saja, dana bagi hasil yang didapat daerahnya hanya Rp114 miliar.
Tidak adanya manfaat tersebut juga terlihat dari jumlah angka kemiskinan.
Ia mengatakan di Riau, tingkat kemiskinan tembus 25,68 persen.
"Yang miskin terbanyak itu ada di Meranti," katanya.
Di tengah dana bagi hasil yang sedikit itu, Adil mengatakan pemerintahannya malah diberi beban membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang harusnya jadi kewajiban pemerintah pusat.***
