KALBAR TERKINI - Ratusan kiai yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat (Jabar) berkumpul di Gedung Sate, Kota Bandung, Jabar, pada Senin 19 Juni 2023 untuk membahas kelanjutan Ponpes Al-Zaytun yang dinilai banyak melakukan penyimpangan terhadap ajaran Islam.
Para kiai yang berkumpul tersebut merupakan perwakilan dari sejumlah pondok pesantren, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar, dan organisasi keagamaan yang datang memenuhi undangan dari Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum.
Wagub Jabar mengatakan pemerintah akan menentukan sikap terhadap Ponpes Al Zaytun Indramayu setelah pertemuan tersebut melaui pernyataan resmi dari Gubernur Jabar, Ridwan Kamil.
Baca Juga: Jadi Pengusaha Angkringan Mengapa Tidak , Cocok Untuk Pemula Profit Terus Meningkat
"Saya tidak bisa menyebutkan, nanti gubernur yang menyampaikan.
Saya diminta gubernur meminta masukan dari para kiai dan sebuah kesimpulan sudah disampaikan, tapi keputusannya yang akan menyampaikan adalah gubernur," ungkap Uu.
Sementara itu, Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se-Indonesia (MP3I) mendesak pemerintah segera menutup Pondok Pesantren Al Zaytun.
Desakan tersebut disampaikan karena MP3I menilai terdapat sejumlah kegiatan ibadah di Al Zaytun yang sudah keluar dari syariat Islam.
Baca Juga: Penting, Berikut Cara Menghitung Bunga KPR, Jangan Lupakan Berapa Penghasilan Bulanan Anda
Ketua MP3I pusat, KH Zaim Ahmad mengatakan, pemerintah melalui instansi terkait harus bertindak tegas kepada Ponpes Al Zaytun yang kerap menimbulkan kontroversi melalui kegiatan peribadatan, maupun pernyataan dedengkot Al Zaytun, Panji Gumilang.
Zaim Ahmad menyebut pemerintah seharusnya tidak perlu lagi meninjau Al Zaytun terkait polemik yang terjadi belakangan ini karena sejumlah bukti ajaran yang menyimpang, sudah cukup bagi pemerintah menutup Al Zaytun.
"Kami meminta untuk ditutup, saya jangan hanya sekadar haram, kalau haram kan masuk kena hukum haram. Kalau ini harus ditutup," tegas Zaim Ahmad.
Ridwan Kamil Bentuk Tim Investigasi
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengatakan pihaknya masih belum bisa mengambil keputusan atau tindakan apapun karena akan menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan tim investigasi yang diturunkan untuk mengusut Ponpes Al-Zaytun.
”Kami tidak mau melakukan keputusan secara emosional, tanpa ada tabayun atau verifikasi dulu," jelas Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil membentuk tim investigasi untuk menangani permasalahan pro dan kontra terkait kegiatan dan pengajaran di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Kabupaten Indramayu.
Baca Juga: Cara Membuat Akun Untuk PPDB Online 2023, Jangan Lupakan yang Satu Ini
Gubernur menjelaskan, tim tersebut terdiri atas unsur pendidikan, aparat penegak hukum, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan unsur birokrasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tim itu akan bekerja dengan berhati-hati, berkeadilan, dan terkonfirmasi.
”Nanti kita lihat hasilnya, kalau nanti ternyata ada pelanggaran pelanggaran secara fikih, syariat, dan lain sebagainya, juga berhubungan dengan potensi pelanggaran administrasi, norma hukum di Indonesia, dan tindakan-tindakan lain, bisa disimpulkan,” tambah Ridwan Kamil seperti dilansir dari Antara.
Menurutnyam tim investigasi tersebut akan bekerja terhitung mulai hari ini, Selasa 20 Juni 2023 selama tujuh hari ke depan.
Tim dibentuk untuk menghasilkan dua poin, merespons keresahan masyarakat dan mengumpulkan data beserta fakta yang lengkap terkait Al-Zaytun.
Untuk itu, Ridwan Kamil meminta pihak Ponpes Al-Zaytun bersikap kooperatif dengan menerima kehadiran tim investigasi tersebut.
Permintaan RK tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya beberapa kali Ponpes Al-Zaytun menolak pihak-pihak yang ingin melakukan konfirmasi.
”Yang terpenting dari kacamata pemerintah provinsi Jawa Barat kami harus menyelamatkan 5.000-an siswa jika memang terindikasi berada dalam ideologi yang melanggar tatanan hukum tentunya akan ada sebuah upaya yang terukur,” ungkap Ridwan Kamil.***