KALBAR TERKINI - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa diklaim bakal menjadi 'kuda hitam' di ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Basis kuat pendukung menantu mantan kepala intelijen berpengaruh Hendropriyono ini adalah kalangan keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang jumlahnya mencapai sekitar 25 juta jiwa.
Diangkat menjadi Panglima TNI oleh Presiden Joko 'Jokowi' Widodo pada November 2021, Andika memiliki kebijakan tidak biasa, yang mengundang kontroversi.
Andika mengizinkan keturunan anggota PKI, yang telah lama bubar, untuk mendaftar ke TNI. Padahal, semua keturunan PKI dilarang sejak 1966.
Stigma PKI memang sulit hilang dari kalangan ini selama lebih setengah abad.
Demikian prediksi Deasy Simandjuntak, Associate Fellow untuk Program Indonesia di ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura, yang juga Ajudan Associate Professor di National Chengchi University, Taipei dan International Visiting Fellow di Taiwan Foundation for Democracy, Taipei.
Analisa ini disampaikan oleh Deasy dalam artikel berjudul 'Looking ahead to Indonesia’s 2024 elections (Menyongsong Pemilihan di Indonesia 2024)', dilansir Kalbar-Terkini.com dari East Asia Forum, 10 Juni 2022.
Namun, lanjut Deasy, kalangan pengamat menyoroti potensi dukungan 25 juta keturunan PKI bagi Andika.
"Bahkan jika mereka tidak membentuk blok suara, keputusan Andika untuk membiarkan kelompok ini bergabung dengan militer, akan bergema dengan para pendukung 'rekonsiliasi nasional'," katanya.
Menurutnya, perkembangan politik di Indonesia selama dua tahun ke depan, pasti akan membawa beberapa kejutan.
Selain itu, masih harus dilihat apakah politik identitas, keberhasilan dalam mengelola COVID-19 atau isu politik baru lainnya akan menentukan preferensi pada 2024.
Meski 2024 masih dua tahun lagi, maka selain Andika, spekulasi mulai bermunculan siapa calon lain yang akan menggantikan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo.
Survei menunjukkan bahwa Jokowi masih populer, dianggap berhasil dalam pembangunan infrastruktur, dan pemulihan ekonomi pandemi COVID-19.
Biasanya, petahana akan mencoba mengajukan calon yang akan melanjutkan warisan mereka, tetapi Jokowi tidak memiliki partainya sendiri sehingga tidak akan bisa memilih penggantinya.
"Medan pertempuran politik itu sendiri. kemungkinan akan bergeser, ketika partai-partai membentuk koalisi baru, mengikuti kandidat yang mereka dukung," lanjut Deasy.
Jajak pendapat sejauh ini menunjukkan bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jakarta Anies Baswedan kemungkinan besar akan disahkan sebagai calon presiden.
Sementara itu, para calon wakil presiden yang juga lagi populer, yakni Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.
Selain itu juga terdapat nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ketua DPR Puan Maharani, putri dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI- P), Megawati Sukarnoputri.
Baca Juga: TIGA NAMA CAPRES PARTAI NASDEM! Anies Baswedan, Panglima TNI Andika Perkasa dan Ganjar Pranowo
Sebuah simulasi pemilu baru-baru ini oleh lembaga survei Charta Politika menunjukkan bahwa Ganjar sebagai pilihan paling populer, terlepas dari pasangannya.
Tokoh terpopuler kedua adalah Prabowo Subianto.
PDI-P sendiri tidak diwajibkan untuk membentuk koalisi pencalonan dengan partai lain.
Ini karena PDI-P adalah satu-satunya partai dalam Pemilu 2019 yang memenangkan 20 persen suara legislatif yang diperlukan untuk diizinkan secara sepihak mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024.
Megawati kemungkinan akan mengusulkan sosok dengan sikap kebijakan yang mirip dengan Jokowi, dan mungkin akan memasangkan calon dengan Puan Maharani sebagai calon wakil presiden.
Beberapa orang berspekulasi bahwa PDI-P akan mendukung Ganjar karena dia seperti Jokowi, sama-sama orang Jawa, toleran terhadap agama, dan memiliki fokus pada pemerintahan yang efektif.
Tapi Ganjar adalah kader PDI-P lama, dan tiket bagi semua (PDI-P lewat Ganjar-Puan) dapat membatasi daya tarik tiket ke basis partai.
"Untuk meningkatkan peluang calonnya, PDI-P mungkin masih membentuk koalisi, dan tidak mendukung Ganjar atau meninggalkan Puan untuk mengakomodasi preferensi partai lain," ujar Deasy.
Berita terbaru menunjukkan pertikaian antara Ganjar dan kepemimpinan PDI-P Jawa Tengah, yang menunjukkan bahwa mereka mungkin tidak mendukung pencalonannya.
Tetapi yang lain menunjukkan minat mendasar Megawati dalam mempertahankan PDI-P sebagai 'pembuat raja' di Indonesia.
"Dan untuk ini, dia kemungkinan akan mendukung Ganjar sebagai kandidat paling populer," tambahnya.
Menurutnya, sebuah tiket yang terdiri dari Ganjar dan Menteri BUMN Erick Thohir adalah salah satu opsi yang layak.
Sebagai seorang pengusaha muda yang sangat sukses, Erick populer di kalangan pemilih milenial.
Sebagai anggota kehormatan Front Ansor Serbaguna, sayap milisi organisasi pemuda Ansor — yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, organisasi Muslim moderat terbesar di Indonesia — Erick dapat menarik suara Muslim moderat.
Yang lain memprediksi pasangan Prabowo Subianto–Puan Maharani.
Setelah mencalonkan diri sebagai presiden pada 2014 dan 2019, dan sebagai calon wakil presiden Megawati pada 2009, Prabowo tetap populer.
Meskipun partai Prabowo yakni Gerindra menentang PDI-P Megawati pada 2014 dan 2019, baik Prabowo dan Mengawati tidaklah bertentangan secara fundamental.
Hal ini karena fakta bahwa Prabowo sempat mencalonkan diri dengan Megawati, dan sekarang menjabat sebagai menteri pertahanan di pemerintahan yang didukung PDI-P.
Menurut Deasy, kubu oposisi kemungkinan akan menurunkan capresnya yakni Gubernur Jakarta Anies Baswedan.
Hal ini karena popularitasnya di kalangan pemilih Islam konservatif.
"Tetapi, tidak jelas apakah blok suara ini sekuat tahun 2019 setelah pemerintah baru-baru ini bergerak, seperti melarang Front Pembela Islam (FPI)," kata Deasy.
Anies kemungkinan masih membutuhkan beberapa suara dari Muslim moderat, namun ini sulit karena citra konservatifnya.
Karena pencalonan Anies di Pilkada Jakarta 2017 didukung oleh Prabowo, maka kemungkinan Prabowo dan Anies mencalonkan diri pada 2024.
Jika inoi terjadi, "Ini menggambarkan fleksibilitas politik Indonesia," tegasnya.
Ketiadaan relatif ideologi partai telah membuat kandidat individu serta persepsi publik tentang ‘religiusitas’ mereka telah menjadi fokus mobilisasi.***
Sumber: East Asia Forum