KALBAR TERKINI - Bukan 9 Provinsi Baru di Pulau Jawa, Ini Daftar Pemekaran Provinsi di Papua yang Segera Masuk Paripurna DPR RI.
Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo menyatakan telah menyetujui penambahan minimal tiga provinsi baru di wilayah Papua.
Bahkan, Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn.) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan ada sekurangnya enam usulan pemekaran di Papua dan Papua Barat.
Antara lain Provinsi Papua Tabi Saireri, Provinsi Pegunungan Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Barat, serta Provinsi Papua Barat Daya.
Sementara Komisi II DPR RI yang membidangi salah satunya terkait dengan pembentukan otonomi baru akan melakukan paripurna.
Hal ini disampaikan Ketua DPR Kabupaten Merauke, Ir. Drs. Benjamin Latumahina, usai menggelar rapat dengan ketua-ketua Fraksi DPR Kabupaten Merauke dan Sekretaris Tim Pemekaran PPS.
Baca Juga: Provinsi Baru Trending di Twitter, Proses Pemekaran 8 Provinsi dan 57 Kabupaten di Era SBY Tanpa Kejelasan
Kepada awak media, Benjamin Latumahina mengungkapkan bahwa rapat yang digelar ini terkait rencana paripurna Komisi II DPR RI tentang rancangan undang-undang persetujuan.
Apakah Rancangan UU diteruskan atau tidak sehubungan dengan pemekaran Provinsi Papua Selatan.
‘’Karena itu, ketika nanti rapat 18 Februari, besok itu sesuai rencana Komisi II DPR RI akan melakukan paripurna dilanjutkan atau tidak.
Kemudian kalau itu dilanjutkan maka akan diberikan kepada Pansus atau dari Komisi II sendiri yang akan menindaklanjuti.
Karena itu, mesti ada dukungan spirit dari setiap fraksi dari setiap kabupaten/kota terutama kita dari 4 kabupaten di selatan Papua, Merauke, Asmat Mappi dan Boven Digoel.
Bagaimana kita menyuarakan ini lewat fraksi masing-maisng yang duduk di Komisi II DPR RI,’’ katanya dilansir Kalbarterkini.com dari CendrawasihPos.com, Senin 14 Februari 2022.
Lanjut Benjamin Latumahina, pihaknya mengundang Tim PPS yang dihadiri Sekretaris PPS Albert Rapami menyampaikan materinya kemudian resume dari pada pointer-pointer tentang pemekaran PPS dengan dasar-dasar luas wilayah yang diberikan kepada masing-masing fraksi untuk diperlajari.
Diharapkan setiap fraksi bisa komunikasi langsung dengan masing-masing fraksi yang ada di Komisi II DPR RI atau langsung bertatap muka atau by telpon.
"Kita dari DPR Kabupaten Merauke juga mengharapkan ada komunikasi yang dibangun dari pihak para bupati dari 4 kabupaten, kira-kira seperti apa kita mengambil langkah pada 18 Februari itu.
Apakah kita akan memberikan dukungan moril langsung atau memberikan dukungan langsung dengan kita hadir di sana atau dengan pertimbangan-pertimbangan apa.
Karena beberapa kali kita di sana, masyarakat adat juga mendukung di sana,’’ jelasnya.
Selain itu, menurut Benjamin Latumahina bahwa informasi lainnya dari Sekretaris PPS Alberth Rapami bahwa pada tanggal 10 Februari akan hadir rombongan Komisi II ke Merauke sebelum rapat paripurna komisi itu.***