Network
KALBAR TERKINI - Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe disarankan mundur sebelum terlambat dari jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara.
Sebab, menurut seorang tokoh Dayak International Organization (DIO), Presiden Joko Widodo terlalu berani mempertaruhkan reputasinya, dengan memilih duet teknokrat dan pebisnis untuk memimpin IKN Nusantara.
Bambang dan Dhony Rahajoe sudah dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kamis, 10 Maret 2022.
Baca Juga: Tokoh Dayak Tak Dipercaya Pimpin IKN, DIO: Jangan Salahkan Kami Jika Tak Percaya Lagi Pada Jokowi
"Harusnya ada kolaborasi dalam kepemimpinan IKN, di mana melibatkan orang daerah yang mampu dan khusus merangkul warga asli dalam menghadapi gejolak sosial," tegas Ajonedi Minton SE SH MKn di Pontianak, Ibukota Provinsi Kalimantan Barat, Senin, 14 Maret 2022.
Dalam dua tahun ke depan atau hingga 2024, yang juga menandai akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, Minton memprediksi risiko terjadinya gejolak-gejolak sosial terkait pembangunan berbagai infrastruktur di IKN Nusantara.
"Juga kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah IKN," Nusantara," tambah Kepala Divisi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan DIO ini.
Baca Juga: DIO: Orang Dayak Dukung IKN, Keluarkan 9 Petisi Syarat Wajib untuk IKN Nusantara, Berikut Lengkapnya
Bahkan saat Presiden Joko Widodo mengakhiri masa jabatannya, maka bisa saja duet pemimpin IKN Nusantara tersebut digantikan oleh orang lain.
"Jadi, Pak Bambang dan Pak Dhony harus mempertaruhkan karir mereka yang selama ini sudah bagus, dengan berbagai risiko selama dua tahun memimpin IKN Nusantara," tambah Minton.
Pelantikan itu sendiri, serta juga nama IKN, sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, yang disahkan oleh DPR RI pada 18 Januari 2022.
"Seharusnya Presiden Joko Widodo melakukan kolaborasi dengan orang berpengalaman di tingkat nasional, dalam hal membangun sebuah kota besar, dan juga dengan yang mempunyai tipe eksekutorial," tambah Minton.
"Jadi, saya sarankan kepada Pak Bambang terutama Pak Dhony, agar berpikir panjang untuk tidak mempertaruhkan kariernya di IKN Nusantara," lanjutnya.
Hal ini, tambah Minton, karena hasilnya tidak sepadan dengan pengorbanan keduanya.
Baca Juga: Jangan Paksakan Dayak jadi Yahudi atau Arab, Sekjen DIO: Harus Berkebudayaan Dayak!
"Apalagi, mereka berdua bukan orang politik atau praktisi, sehingga apa yang mereka harapkan dari IKN Nusantara?" tambah Minton.
Jika orang politik, ujar Minton: "Pikirnya adalah 'biar tekor asal kesohor, biar rugi asal terpuji'. Nah, prinsip ini bertolak belakang dengan pemikiran orang bisnis bahwa 'setiap gerakan, harus menguntungkan'."
"Kalau berdasarkan prinsip tersebut, saya yakin bahwa Pak Bambang dan Pak Dhony akan berpikir seratus kali untuk menerima mandat sebagai Kepala dan Wakil Otorita IKN Nusantara," tegasnya.
Kecuali, lanjut Minton, keduanya adalah titipan dari orang atau coorporate tertentu.
Masalahnya, pertaruhan masa depan karier yang tidak berimbang ini, pasti sangat berdampak besar ke psikologis pribadi dan keluarga.
",Bahkan tempat di mana kedua pimpinan IKN ini pernah berkarier dan juga telah membesarkan nama coorporate tersebut.
Menurut Minton, IKN Nusantara bukan arena yang baik untuk sosok seperti Bambang dan Dhoni, karena mereka kelak harus menghadapi jutaan persoalan yang rumit.
"Persoalan-persoalan ini harus diselesaikan dalam waktu singkat, sisa dua tahun masa jabatan Presiden Joko Widodo," tambah Minton.
"Saya sependapat dengan Mardani Ali serta dari PKS bahwa IKN Nusantara adalah 'proyek Roro Jongrang'," katanya.
Setelah keduanya dilantik oleh presiden, lanjut Minton, juga respon masyarakat dan pasar cenderung ragu dan pesimis.
Ini membuktikan bahwa masih banyak kalangan yang meragukan kinerja keduanya untuk menangani proyek raksasa IKN.
"Saya pribadi juga pesimis kalau kedua orang ini mampu. Harus saya akui bahwa mereka memang hebat dan pintar," tambah Minton.
"Tapi, itu kalau mereka bekerja di belakang meja. Tapi ketika harus bekerja di lapangan mereka akan berhadapan dengan segudang masalah politik, persoalan sosial, mengatur anggaran yang besar yang belum jelas sumbernya," katanya.
Belum lagi dengan serta pertanggungjawaban alokasi dana sebesar itu, ditambah persoalan lainnya, yang diyakini Minton belum pernah dialami oleh mereka selama berkarier di pemerintahan atau di perusahaan swasta.
Mengingat beratnya potensi masalah yang dihadapi maka Minton menyarankan supaya keduanya mengundurkan diri sebelum terlambat.
"Terutama kepada Pak Dhony Rahajoe, agar reputasi pribadi dan nama besar Sinar Mas group, tidak dinilai negatif, hanya karena urusan seperti ini," saran Minton.
Lahir di Yogyakarta, 4 November 1963, Bambang mengenyam pendidikan hingga jenjang S3 (S1 Teknik Sipil ITB 1982-1987; S2 Perencanaan Wilayah dan Kota University of California, AS pada 1993-1996).
Juga Bambang meraih S2 Teknik Transportasi University of California pada 1996-1998, serta S3 Perencanaan Infrastruktur University of California pada 1995-2000.
Karir Bambang selepas lulus ITB, diwali dengan bekerja di Departemen Pekerjaan Umum, kemudian menjadi Ketua Masyarakat Transportasi (MTI) periode 2008-2010.
Di era Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono , Bambang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan.
Bambang juga pernah menjabat Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Selain itu, Bambang sempat menjadi Wakil Presiden Manajemen Pengetahuan dan Pembangunan Berkelanjutan Asian Development Bank (ADB).
Tugas ini diembannya pada Juli 2015, dan bertanggung jawab atas pengelolaan Departemen Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim dan juga di Departemen Hubungan Eksternal.
Bambang berpengalaman pula di kancah internasional, yakni pernah menjabat Anggota Dewan East Asia Society of Transportation EAST, sekaligus Anggota Dewan South North Foundation yang berpusat di Johanesburg, Afrika Selatan.
Sementara Dhony, juga memiliki latar belakang properti yang mumpuni. Saat ini, Dhony menjabat sebagai Managing Director President Office Sinar Mas Land.
Dhony Rahajoe terlibat dalam rencana pemerintah dalam pembangunan kawasan perkantoran di IKN.
Dhony sempat menerima kunjungan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa ke BSD City, Kamis, 7 Oktober 2021.
Kunjungan tersebut terkait untuk melihat penerapan proyek green building di kawasan BSD Green Office Park di Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang dijadikan referensi pemerintah dalam proyek pembangunan IKN.
Pada Jumat, 31 Desember 2021, Sinar Mas Land kembali menerima kunjungan kerja dari Kementerian PUPR dan sejumlah tim pembangunan IKN, untuk melihat konsep green building, green mall, dan green office di BSD City.***
Sumber: Wawancara, Kompas, Detikcom
