Network
KALBAR TERKINI - Forum Koordinasi BEM Se-Kalimantan Barat (FKBK) mendeklarasikan poin-poin narasi setelah dilakukan diskusi pada kegiatan Sarasehan Daerah Forum Koordinasi BEM Se-Kalimantan Barat (FKBK), Sabtu, 5 Maret 2022
Lewat Sarasehan Daerah Forum Koordinasi BEM Se-Kalimantan Barat menghasilkan poin-poin tuntutan yang kemudian dijadikan sebuah deklarasi oleh Forum Koordinasi BEM Se-Kalimantan Barat (FKBK).
Diskusi yang dilakukan oleh BEM Se-Kalimantan Barat dalam kegiatan SARDA FKBK.
Kegiatan ini laksanakan di Singkawang pada hari Sabtu kemarin, dimana diskusi tersebut dilakukan dari jam 19:00 WIB hingga Minggu pukul 04:30 WIB (subuh).
Baca Juga: LOWONGAN Dosen Non PNS di Institut Teknologi Sepuluh November, Buka Hingga 11 Maret, Buruan Daftar!
Baca Juga: JANGAN Keliru, Begini Cara Bedakan Omicron Siluman dengan Omicron Biasa
Koordinator pusat Forum Koordinasi BEM Se-Kalimantan Barat, Abdur Rahman menyampaikan bahwa melalui diskusi yang dilakukan oleh BEM Se-Kalimantan Barat ini, bisa didapatkan poin-poin tuntutan dan masukan.
Tuntutan dan masukan ini akan ditujukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Diharapkan kelak poin-poin tersebut akan menjadi perhatian dan prioritas bagi FKBK untuk mengawal proses ke depannya.
Sehingga gerakan-gerakan BEM Se-Kalimantan Barat dapat seragam.
Adapun poin poin deklarasi tersebut adalah:
1. Mendukung pemerintah untuk melakukan pelaksanaan sosialisasi dalam percepatan pemerataan vaksinasi.
2. Mendukung program pemerintah Kalimantan Barat dalam pembinaan perekonomian masyarakat
3. Mendesak lembaga terkait dalam menangani lonjakan kasus narkoba di Kalimantan Barat
4. Memaksimalkan program penurunan stunting yang dilaksanakan oleh pemerintah Kalimantan Barat
5. Meminta ketegasan pemerintah dan penegak hukum dalam menangani kekerasan seksual di Kalimantan Barat
6. Mendesak pemerintah untuk memperhatikan kualitas pendidikan di Kalimantan Barat
7. Meminta Pemerintah Kalimantan Barat secara tegas mengusut penimbunan minyak goreng di daerah Kalimantan Barat
8. Tarik kebijakan BPJS sebagai syarat administrasi layanan publik
9. Menuntut pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan dan perawatan infrastruktur di Kalimantan Barat
10. Mendorong pemerintah untuk memberi perhatian lebih terhadap kegiatan pertambangan Kalimantan Barat.
11. Mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap tata kelola sampah di Kalimantan Barat
12. Meminta solusi kepada Pemerintah Kalimantan Barat terhadap masyarakat yang kehilangan pekerjaan dengan adanya proyek dan kebijakan pemerintah
13. Mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap masalah agraria di Kalimantan Barat
Poin-poin deklarasi tersebut disahkan dan di sepakati dalam forum Sarasehan Daerah Forum Koordinasi BEM Se-Kalimantan Barat.***
