Network
KALBAR TERKINI - BERANI melawan arus demi memperjuangkan nasib rakyat. Beginilah sikap tegas Suyanto Tanjung, Ketua DPD Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), yang juga legislator di Provinsi Bumi Khatulistiwa ini.
Suyanto adalah satu dari dua tokoh Hanura Kalbar, yang menjadi anggota DPRD Kalbar periode 2019-2024, mewakili Dapil Tujuh Kalbar, yang meliputi tiga kabupaten, Sintang,, Melawi, dan Kapuas Hulu.
Sikap keras ini, antara lain, terlihat pada Jumat, 7 Januari 2022, ketika putra Dayak kelahiran Nanga Pinoh, 31 Agustus 1977 ini, mendadak meradang.
Baca Juga: Bakal Miliki Kereta Gantung, Bukit Kelam Sintang Bakal Menjadi Ikon Wisata Berkelas Internasional
Semua ini akibat tak adanya transparansi dari alokasi dana Rp 127 miliar untuk Sekretariat DPRD Kalbar Tahun Anggaran 2022, yang sudah disetujui dalam sidang 'paripurna kilat', pada 7 Januari lalu itu.
Hari Jumat itulah, Suyanto menjadi bintang. Suyanto berani melawan arus lantaran prihatin atas sikap rekan-rekannya sesama legislator, yang menyetujui anggaan tersebut.
"Selain angkanya tidak irasional, dan tidak berpihak pada penderitaan rakyat Kalbar di masa pandemi, transparansi terkait alokasi penggunaan anggaran tersebut di dewan provinsi, tak pernah terjadi selama saya duduk di dewan provinsi sejak tahun 2019," kata kepada Kalbar-Terkini.Com di Pontianak, Ibukota Kalbar, baru-baru ini.
Baca Juga: Anggota DPRD Kalbar Pastikan Jalan Ruas Menuju Malaysia Dikucur Rp 16,8 Miliar, PU Belum Tahu di Mana Titiknya
Menurut Suyanto, angka untuk Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar Anggaran Tahun Anggaran 2022, awalnya Rp 113 miliar, kemudian diminta ditambah Rp 14 miliar, dan disetujui dalam paripurna, sehingga total menjadi Rp 127 miliar.
Disetujuinya anggaran itu membuatnya sangat prihatin, karena rekan-rekannya tega menghianati hati nurani warga Kalbar, yang banyak di antaranya masih menderita akibat bencana alam.
Itu sebabnya, ketika paripurna berlangsung, Suyanto sempat interupsi, mempertanyakan tentang penambahan anggaran itu, tapi Suyanto kalah suara lantaran partainya hanya memiliki dua kursi di DPRD Kalbar.
Adapun pertanyaan ini muncul sejak angka itu muncul untuk kali pertama senilai Rp 113 miliar. Sebab, anggaran ini cukup besar jika dikaitkan dengan kondisi pandemi covid-19 dewasa ini.
Baca Juga: Harga Sembako Naik, DPRD Kalbar: Satgas harus Turun Tangan!
"Di masa memprihatinkan selama pandemi ini, berbagai kegiatan baik lebih banyak dilakukan secara online, sehingga tidak memerlukan anggaran sebesar itu," lanjutnya.
Toh keprihatinan Suyanto tak digubris oleh sebagian besar rekannya di DPRD Kalbar. Terbukti, muncul lagi usulan, yakni penambahan anggaran senilai Rp 14 miliar rupiah, sehingga total menjadi Rp 127 miliar rupiah.
Padahal, anggaran sebesar itu lebih tepat digunakan untuk meringankan penderitaan warga.
Hal ini karena hampir semua daerah di Kalbar, dewasa ini masih terdampak bencana alam.
Terutama di Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu.
Sebutlah Jalan dari Sintang menuju Binjai, Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, sampai ke Ketungau Hulu yang dalam kondisi rusak parah sehingga tak bisa ditembus kendaraaan sekalipun sepeda motor.
Lebih menyakitkan, Suyanto pernah mengajukan anggaran Rp 5,3 miliar rupiah untuk memperbaiki infrastruktur jalan di Tebida dan Serawai yang rusak parah.
Tetapi, pengajuannya tidak disetujui oleh dewan, dengan alasan, tidak ada anggaran sebesar itu untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak. "Dan, tiba-tiba muncul angka tambahan Rp 14 miliar," katanya.
"Apalagi sebagai kader Hanura, hal seperti menyakitkan, karena kam harus terus turun ke bawah secara ikhlas, serta berkontribusi kepada rakyat," tambahnya.
Pernyataan yang selalu didengungkan oleh Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta Odang atau akrab disapa sebagai Oso ini, sangat dicamkan oleh seluruh kader Hanura di seluruh anah air, termasuk Suyanto.
Mengutip kembali pesan Oso, menurut Tanjung, zaman sudah berubah. Masyarakat pun didorong pada pemecahan masalah. Karena itu, pengurus dan anggota legislatif Partai Hanura, harus terus dekat dengan rakyat. Jangan sakiti rakyat.
Para legislator Hanura juga selalu diingatkan untuk harus tanggap dan proaktif pada masalah rakyat di daerah. Termasuk dengan membela dan memperjuangkan aspirasi rakyat, sebagaimana pula amanat Undang-undang Partai Politik.
Kader Hanura harus melayani masyarakat dengan tulus. Sebab, hanya dengan hati nurani maka masalah dapat diselesaikan. Apalagi, hati nurani adalah sumber kebenaran, keadilan, dan moral.***
