Network
KALBAR TERKINI - Dedi Mulyadi Murka Sikapi Banjir Sintang, Pemerintah Lalai Atasi Masalah Lingkungan, Eksak Kalah Lawan Politik.
Wakil Ketua Komisi IV yang membidangi masalah lingkungan DPR RI Dapil Jawa Barat Dedi Mulyadi, turut berkomentar terkait banjir yang sempat melanda wilayah perhuluan Kalimantan Barat.
Hal tersebut dilakukannya saat menggelar rapat dengar pendapat bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang dihadiri Direktur Jenderalnya Wiratno.
Dedi Mulyadi menyebut, pemerintah melalui kementerian terkait sering tidak jujur yang menjadi penyebab utama terjadinya banjir yang melanda wilayah perhuluan Kalimantan Barat khususnya Sintang.
"Kementerian sering tidak jujur, jelaskan saja kepada saya berapa kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah tersebut yang kemudian menyebabkan banjir," ujarnya dalam video yang banyak beredar di masyarakat Kabupaten Sintang.
Pria yang akrab disapa kang Dedi tersebut mengaku prihatin dengan banjir yang terjadi yang seharunya tidak perlu terjadi jika kementerian terkait jujur.
"Kementerian mengatakan banjir disebabkan hujan yang melebihi
daya tampung sungai itu hanya mencari-car alasan, saya sudah tahu kalau itu mah," ujarnya dengan logat sunda yang kental.
Dedi menyebut, banjir besar selama sebulan lebih tersebut lebih disebabkan deforestasi yang tidak terkendali yang dipergunakan untuk perkebunan dan kebutuhan lainnya.
"Itu lebih karena tidak terkendalinya pengurangan wilayah resapan untuk perkebunan dan lainnya. Kasihan masyarakat lokal di sana pak, dari ekonomi tidak dapat hanya dapat dampaknya," tambah Dedi.
Bahkan, dengan lugas Dedi menyebut ulah tersebut dilakukan orang-orang dari luar Kalimantan Barat sendiri.
"Mereka yang investasi enak, sabtu minggu bisa pulang ke Jakarta santai. Masyarakat di sana yang kasihan," katanya.
Ia berharap, ke depan kementerian terkait lebih jujur dengan kondisi yang ada kemudian mempersiapkan langkah antisipasi sebaik mungkin.
"Jangan sampai ilmu eksakta dikalahkan dengan kepentingan sosial politik. Kalau itu yang terjadi maka tidak perlu ada kementerian Lingkungan Hidup," tegasnya.
Dedi Menegaskan, rekomendasi KLH terkait lahan seharunya bersifat multak dipatuhi seluruh kementerian terkait.
"Kalau 4 ditambah 4 hasilnya diminta 9 nanti kita musyawarahkan dulu sesuai kepentingan maka begini kondisi yang terjadi. Harusnya LHK tegas, kalau boleh bilang boleh kalau tidak bilang tidak," katanya.
Sementara Dirjend LHK, Wiratno, mengakui buruknya pengelolaan lahan menjadi penyebab utama banjir besar yang terjadi tersebut.
"Pertama memang karena hujan yang melebihi daya tampung sungai yang ada. Kemudian juga karena pengelolaan lahan yang tidak tepat," ujarnya.
Dengan desakan Komisi IV, Wiratno berjanji akan melakukan kajian lebih mendalam sebelum disampaikan kembali kepada DPR RI.***
