Network
KALBAR TERKINI - Peduli dengan kondusifitas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Wilayah Kalimantan Barat pasca kejadian pengrusakan fasilitas ibadah Ahmadiyah di kabupaten Sintang, Jumat, 3 September 2021 lalu, Organisasi Satria Pembela Melayu (SPM) akhirnya angkat bicara.
SPM yang diwakili Awaludin, selaku Panglima Besar Satria Pembela Melayu menyatakan sikapnya. Dengan tegas memberikan beberapa poin penting umtuk dilaksanakan oleh stakeholder dan seluruh elemen masyarakat secara bersama-sama.
Baca Juga: Masjid di Kabul Dibom: Imam dan 11 Jamaah Tewas
Menurutnya penyelesaian kasus Ahmadiyah di Kalbar agar dituntaskan pemerintah daerah Provinsi Kalbar menjadi sorotan utama dari Awaludin selaku Panglima Besar Satria Pembela Melayu, termasuk penghentian segala aktivitas Ahmadiyah di Kalbar.
Kendatipun tidak setuju dengan aktivitas Ahmadiyah, Panglima Besar Satria Pembela Melayu bukan serta merta setuju dengan tindakan pengrusakan fasilitas/rumah ibadah tersebut.
Terkait masalah proses hukum terhadap pelaku pengrusakan Awaludin mempercayakan proses hukumnya sepenuhnya kepada Polda Kalbar.
Awaludin mengimbau kepada seluruh masyarakat terutama simpatisan SPM di Kalimantan Barat agar bersikap bijak, bisa saling menahan diri, berkepala dingin.
"Jangan mudah terprovokasi dengan adanya unggahan-unggahan di sosial media serta tetap menyerahkan semua proses hukum kepada aparat keamanan yang berwenang, demi terciptanya kedamaian di Kalimantan Barat. Semoga dengan kejadian ini kita bisa ambil hikmahnya,” tegasnya, Minggu, 3 Oktober 2021 di Pontianak.
Baca Juga: Masjid Al-Aqsa Terlarang bagi Muslim: Kecuali Berusia 45 Tahun ke Atas
Berikut pernyataan sikap resmi Awaludin, Panglima Besar Satria Pembela Melayu yang yang dilansir dalam video pendek berdurasi 1,5 menit tersebut.
Assalamualaikum Wr. Wb , saya Awaluddin selaku Panglima Besar Satria Pembela Melayu menyatakan :
1. Menolak dengan keras aliran Ahmadiyah di Kalimantan Barat, sesuai dengan fatwa MUI tahun 2015 serta surat keputusan bersama 3 menteri bahwa Faham Ahmadiyah jelas ajaran sesat dan telah menodai ajaran agama Islam.
Sehingga wajib dibubarkan pemerintah dan para penyebar paham harus ditindak secara hukum atau ditangkap.
2. Mendukung Gubernur Kalimantan Barat dalam menyelesaikan permalasahan Ahmadiah di Kalimantan Barat.
3. Mendukung dan mempercayakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian polda Kalbar dalam menangani kasus ini di Sintang.
4. Mengiimbau kepada seluruh anggota Satria Pembela Melayu dan para simpatisan di seluruh Kalbar dan Kalteng untuk bisa saling menahan diri dan berkepala dingin.
Tetap mempercayakan semua proses hukum kepada aparat keamanan yang berwenang dan demi terciptanya kedamaian di Kalimantan Barat.
Demikianlah beberapa poin pernyataan sikap dari Panglima Besar Satria Pembela Melayu, Awaluddin beserta seluruh anggota.
Sebelumnya masjid Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Balai Gana, Tempunak, Sintang, Kalimantan Barat dirusak oleh massa pada Jumat, 3 September 2021 siang.
Selain merusak masjid, massa juga membakar bangunan di dekat masjid.
Hal tersebut dipicu sejak adanya penandatanganan kesepakatan bersama antara Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri, Dandim dan Kapolres, plus Kantor Kemenag Sintang pada tanggal 29 April yang melarang aktivitas Ahmadiyah di Sintang.
Persoalan mulai muncul dengan semakin banyaknya ujaran kebencian yang ditujukan pada JAI Sintang di media sosial.
Ujaran tersebut akhirnya berujung pada provokasi hingga ajakan kekerasan.***
