KALBAR TERKINI - Pembangunan wilayah perbatasan Indonesia seharusnya tak hanya berdasarkan logika keamanan.
Sebab. selama ini terbukti bahwa sektor pendidikan di wilayah-wilayah ini, lebih banyak terbengkalai.
Di wilayah perbatasan Indonesia di provinsi Kalimantan Barat dan Negara Bagian Sarawak, Federasi Malaysia, sektor pendidikan masih tertinggal.
Baca Juga: Perang Malaysia vs Filipina di Depan Mata! TNI harus Tingkatkan Pengamanan Perbatasan
Bahkan di beberapa wilayah, sejumlah anak sekolah masih menggunakan fasilitas jaringan Wi-Fi dari Serawak.
Berbeda halnya dengan pengamanan yang terus ditingkatkan oleh pemerintah pusat dengan melibatkan aparat TNI sebagai 'pagar hijau' negara, lewat satuan-satuan tugas pengamanan perbatasan (Satgas Pamtas).
Selain tugas pengamanan, sejumlah personel TNI pun terpaksa bekerja rangkap menjadi guru.
Ini akibat minusnya tenaga guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Harsen Roy Tampomuri, peneliti sekaligus mahasiswa S3 Sekolah Kajian Stratejik Global (SKSG) Universitas Indonesia, Jakarta, mengakui pentingnya pembangunan di sektor pendidikan.
"Perbatasan jangan hanya dibangun dengan logika keamanan, tetapi harus memperhatikan aspek kesejahteraan, dan atau human security, untuk memastikan terpenuhinya setiap hak warna negara di perbatasan negara," katanya.
Baca Juga: Sabu Segitiga Emas Serbu Kalbar: Ini Penyebabnya! Ada Keterlibatan Aparat dan Pejabat Perbatasan?
Hal ini ditegaskan oleh Tampomuri, mantan presenter Pacific Tv Manado (kini Kompas Tv Manado) yang juga mantan Staf Ahli Senator Sulawesi Utara Dr Maya Rumantir kepada Kalbar-Terkini.com di Pontianak, Ibukota Kalbar, Minggu, 27 Maret 2022.
Penelitian ini dilakukan oleh Tampomuri dengan melibatkan timnya yakni Yuni Murni Tampomuri dari Politeknik STIA LAN Jakarta dan Margaretha Hanita, rekannya dari SKSG Universitas Indonesia.
Dalam penelitian bertajuk Strategi Kebijakan Pendidikan Wilayah Perbatasan di Era Digital Pasca Pandemi Covid-19, dinyatakan bahwa transformasi dan akselerasi digital, diperlukan dalam upaya membangun pendidikan di wilayah perbatasan.
"Ini penting, baik dimasa pandemi, bahkan masa pasca pandemi, untuk kesinambungan pembangunan wilayah perbatasan negara," kata Tampomuri yang bersama timnya juga melakukan penelitian di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau.
Pada umumnya, menurut S2 dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta ini, wilayah perbatasan menjadi kawasan belakang dan pedalaman yang tidak maju dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia.
Karena itu, lanjutnya, pilihan untuk membangun dari perbatasan sebagai beranda terdepan (frontyard) harus benar-benar diikuti dengan kebijakan dan strategi yang rasional, dan bisa terimplementasi, atau memiliki fisibilitas yang baik.
Tak kalah pentingnya, menurut Tampomuri, perlu ditegaskan bahwa membangun perbatasan bukan hanya menitikberatkan pada membangun kemegahan bangunan-bangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
"Disparitas terus saja terjadi, tetapi perlu diberikan solusi agar terdistribusinya kesejahteraan, dan kemajuan di segala sektor, dengan indikator-indikator target capaian yang jelas, serta terukur," tandasnya.***