PONTIANAK, KALBAR TERKINI - Prestasi membanggakan diraik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar).
Kali ini, pemerintahan pimpinan Gubernur Sutarmidji ini, diganjar penghargaan tingkat nasional dalam tatakelola pemerintahan.
Dua penghargaan sekaligus diberikan pada Pemprov Kalbar, yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) yang diumumkan beberapa hari lalu.
Baca Juga: Antisipasi Pemulangan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI Siapkan Jalur Khusus
Baca Juga: Perketat Jalur di Perbatasan, Satgas Khusus Gelar Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 di PLBN
Baca Juga: 1.000 Paket Takjil Komunitas RAR Pontianak Sasar Beberapa Titik di Kota Pontianak
Gubernur Kalbar, Sutarmidji menjelaskan dua penghargaan yang didapatkan Pemprov Kalbar yaitu Provinsi dengan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) peringkat pertama dan Provinsi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) peringkat kedua.
“Penghargaan dari pemerintah pusat harus menjadi acuan dan motivasi untuk Pemprov Kalbar dalam melayani masyarakat,” paparnya.
Menurut Bang Midji, penghargaan yang diperoleh bukan didapat begitu saja, namun ada proses yang harus dilewati untuk memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan yang ada,
Pada Tahun 2020, SIPPN Pemprov Kalbar mendapat peringkat 2 dan tahun ini peringkat pertama.
Ini adalah suatu peningkatan yang sangat baik dari sebuah proses yang ada. Saya minta informasi-informasi tentang segala pemerintahan daerah terus diinformasikan pada masyarakat dengan baik.
Bang Midji berharap, masyarakat harus bisa mengakses informasi yang ada, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam proses pembangunan daerah.
Baca Juga: Lewat Program Pembangunan Bekelanjutan, Gubernur Sutarmidji Bertekad Tuntaskan Desa Mandiri
Baca Juga: Demi Prioritas Program Pro Rakyat, Pemkot Pontianak Tekan Penggunaan Anggaran
Kemudian pemerintah yang berbasis elektronik kedepannya, ia berharap semua kegiatan-kegiatan tata kelola pemerintahan harus berbasis elektronik.
“Saat ini yang sudah berjalan baik adalah keuangan, saya minta seluruh perangkat daerah harus berbasis elektronik sehingga data yang ada dapat terekam dengan baik, dengan data yang ada dapat diambil keputusan-keputusan yang tepat,” tegasnya.
Mantan Wali Kota Pontianak dua periode itu yakin dengan data yang baik maka akan terjadi transparansi yang baik, sehingga masyarakat bisa berperan serta dan berperan aktif untuk perbaikan tatakelola pemerintahan kedepannya.
Tidak ada yang perlu ditutupi dan masyarakat harus bisa mengakses informasi yang memang menjadi informasi umum.
Adanya transparansi karena masyarakat dapat berperan aktif untuk memberi masukan dan mengawasi maka akan terjadi percepatan pembangunan daerah.
“Dengan pemerintahan yang transparan maka timbul trust atau kepercayaan dari masyarakat,” katanya.
Tata kelola pemerintahan yang baik itu adalah masyarakat percaya, untuk membuat masyarakat percaya tentunya harus ada transparansi dan pemerintah harus berperan aktif menginformasikan pada masyarakatnya.
“Saya tidak akan membebani para birokrat dalam bekerja selain untuk memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat. Saya selalu minta lakukan evaluasi untuk percepatan layanan serta transparansi pelayanan, untuk murahnya dan mudahnya pelayanan pada masyarakat,” tuturnya.
KemenPANRB memberikan dua penghargaan tersebut saat Rapat Koordinasi Pelayanan Publik Tahun 2021 bertema "Sinergi Implementasi Kebijakan dalam Mewujudkan Transformasi Pelayanan Publik", bertempat di Swiss-Bellin Solo, Jumat, 9 April 2021.
Pengelolaan SIPPN Pemprov Kalbar adalah yang terbaik se-Indonesia. Raihan keberhasilan ini merupakan buah hasil kolaborasi dan kerja sama yang baik, antara Biro Organisasi selaku leading sector SIPP Provinsi Kalbar, dengan Perangkat Daerah, Biro, serta UPT di lingkungan Pemprov Kalbar.
SIPPN merupakan aplikasi nasional yang berisi informasi pelayanan publik, berupa Profil Penyelenggara, Pelaksana, Maklumat Pelayanan, Surat Keputusan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Standar Pelayanan (service delivery), Survei Kepuasan, dan berita-berita tentang pelayanan publik.
Baca Juga: Siti Nurhaliza Lahirkan Putera Kedua, Jalani Proses Sesar Dengan Bayi Seberat 3,8 Kg
Baca Juga: Unggah Kesedihan hingga Hapus Foto Sule, Nathalie Holscher Nyatakan Sudah Selesai
Pengelolaan SIPP merupakan hal yang wajib dan mendasar, karena merupakan bagian dari standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh seluruh unit penyelenggara pelayanan publik.
Sementara itu, dari hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2020 yang dilakukan Kementerian PANRB, Kalimantan Barat berhasil mendapatkan predikat terbaik II Provinsi dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2020.
Pada evaluasi SPBE ini, Kalbar mendapatkan indeks sebesar 3,23 dari skala 5, lebih rendah 0,03 dari indeks yang diraih Nusa Tenggara Timur, yakni 3,26.
Evaluasi SPBE 2020 dilakukan terhadap 128 instansi meliputi, Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Pada penilaian tersebut, 106 instansi mendapatkan predikat baik, 18 instansi mendapatkan predikat cukup, 4 instansi lainnya mendapatkan predikat sangat baik.
Baca Juga: Pemulihan Ekonomi Daerah, jadi Arah Kebijakan RKPD Kota Pontianak Tahun 2022
Baca Juga: Bendung European Super League, UEFA Luncurkan Format Baru Liga Champions
Evaluasi pada tahun 2020 berfokus pada pemantauan integrasi perencanaan dan penganggaran untuk menghasilkan aplikasi yang terintegrasi.
Poin penting penilaian indeks SPBE adalah bagaimana meningkatkan kematangan implementasi integrasi SPBE. ***
Editor: Mulyanto Elsa
Sumber: Diskominfo Provinsi Kalbar