Network
“Dari pengamatan saya, tidak ada negara di dunia yang mau masuk ke situasi (melakukan pemilihan umum) di mana keadaan ekonomi tidak mendukungnya," lanjutnya.
Wan Junaidi, menteri hukum di Kabinet Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, juga menunjukkan, banyak pemimpin dunia telah menyoroti resesi ekonomi tahun depan.
“Saya menduga Ismail sedang melihat skenario ini. Karena itu, lebih baik kembalikan amanat kepada rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Gabungan Rakyat Sabah (GRS) Hajiji Noor enyatakan, semua komponen bersatu menghadapi GE15.
Dia menambahkan bahwa mereka telah mencapai beberapa kesepakatan, termasuk menggunakan logo bersama.
Dalam sebuah pernyataan, Menteri Utama Sabah ini juga menyatakan, mesin pemilihan GRS di tingkat negara bagian dan parlemen siap diaktifkan.
Sementara itu, warga Sarawak dilaporkan 'akhirnya memiliki kesempatan' untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka.
Hal ini sesuai dengan Perjanjian Malaysia 1963 (MA63), karena GE15 sudah dekat, dilansir The Borneo Post, mengutip pernyataan Wakil Perdana Menteri Sarawak Dr Sim Kui Hian.
Sim menyatakan, hak-hak ini termasuk otonomi pendidikan, memiliki sepertiga dari 222 kursi parlemen yang disisihkan untuk Sabah dan Sarawak.
"Juga bagian yang lebih besar dari 'alokasi keuangan yang sah' dari negara," ujarnya.
