Network
TEHERAN, KALBAR TERKINI - Kematian Mahsa Amini terus memicu demo di Iran.
Terakhir, terjadi demo balasan pro-pemerintah yang menuntut eksekusi bagi pendemo anti-cadar.
Para demonstran pro-Pemerintah Islam Iran di Teheran, Ibukota Iran, mendukung wajib cadar bagi perempuan.
Demo ersbeut digelar setelah sebelumnya berlangsung demo yang menentang tindakan keras polisi moral.
Baca Juga: Rakyat Iran Murka: Buntut Razia Jilbab Polisi Moral yang Berujung Maut!
Dilansir Kalbar-Terkini.com dari Euro News, Sabtu, 24 September 2022, unjuk rasa terbaru ini muncul menyusul sebuah pernyataan keras Presiden Ebrahim Raisi.
Raisi memberikan peringatan keras terhadap gelombang demonstrasi di seluruh negeri minggu ini.
Aksi demo ini pertama kali menjlar di seluruh Iran karena kematian Mahsa yang masih berusia 22 tahun itu.
Mahsa ditangkap karena mengenakan jilbabnya terlalu longgar, kemudian meninggal dalam tahanan Kepolisian Moral Iran.
Baca Juga: Israel Siap Hantam Iran, Herzog: Tak Berhak Melarang Bangsa Israel untuk Hidup!
Raisi mencap para pengunjuk rasa anti-pemerintah sebagai 'musuh negara'.
"Mereka (musuh) ingin mengamuk, dan membuat kerusuhan dan gangguan," kccamnya.
"Mereka pikir dengan gerakan seperti itu mereka bisa menghentikan bangsa", lanjutnya.
"Kami telah mengumumkan berkali-kali bahwa jika ada yang memiliki komentar yang adil, kami akan mendengarkannya," kata Raisi.
"Tapi anarki? Mengganggu keamanan nasional? Keamanan rakyat? Tidak ada yang akan menyerah pada ini," kecamnya.
Baca Juga: Iran 'Cuek Bebek' Tanggapi Penikaman Salman Rushdie, Marandi: Aneh...
Mengikuti jejak rekan-rekan mereka di Iran, puluhan warga Iran di seluruh dunia memprotes kematia Mahsa.
Di depan kedutaan-kedutaan Iran, mereka memotong rambut, dan membakar jilbab.
Protes anti-pemerintah telah menyebar di Iran setelah kematian Mahsa.
Banyak wanita turun ke jalan, memprotes undang-undang hijab di negara itu.
Protes telah berkembang, dengan tuntutan meluas.
Baca Juga: Rusia Luncurkan Satelit Iran, AS pun 'Sakit Gigi'
Unjuk rasa ini mencerminkan kemarahan rakyat Iran yang selama ini pasrah atas kondisi kehidupan mereka.
Profesor Javaid Rehman, Pelapor Khusus PBB tentang situasi hak asasi manusia di Iran memberikan wawancara kepada Euronews tentang masalah tersebut.
"Undang-undang ini melanggar hak asasi manusia yang mendasar, dan melanggar martabat yang melekat pada perempuan," katanya.
"Ada sejumlah alasan mengapa orang-orang keluar untuk memprotes," lanjutnya.
Menurutnya, pihak berwenang Iran telah menggunakan kekuatan berlebihan terhadap pemrotes.
"Padahal, mereka tidak bersalah, hanya meminta hak mereka untuk diakui," tegas Rehman.***
Sumber: Euro News
