"Tetapi, ada kontras yang tajam dengan partisipasi mereka dalam negosiasi perdamaian formal, di mana sebagian besar perempuan ini tidak memainkan peran formal," lanjutnya.
Pada 1992 dan 2019, rata-rata hanya 13 persen perunding adalah perempuan.
Padahal, lanjutnya, penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan meningkatkan peluang untuk perdamaian berkelanjutan.
Peran perempuan juga mengarah pada kesepakatan, yang berisi lebih banyak ketentuan yang menguntungkan perempuan dan laki-laki secara setara.
Konferensi ini bertujuan, melalui berbagai sesinya, untuk mempertemukan para pembuat keputusan dan pemangku kepentingan dari berbagai negara.
Ini untuk menganalisis peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan, sejalan dengan tujuan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325.
Konferensi ini akan diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional UEA dalam kemitraan dengan Kementerian Pertahanan, Persatuan Wanita Umum.
Juga bermitra dengan Wanita PBB, Liga Negara-negara Arab dan Grup Pelabuhan Abu Dhabi.
Beberapa pengambil keputusan internasional, pejabat senior, diplomat, dan pendukung peran perempuan dalam pembangunan perdamaian, diharapkan berpartisipasi.***
Sumber: The International News