Network
PETALING JAYA, KALBAR TERKINI - Sangat sedikit PNS bumiputera Negara Bagian Sarawak dan Sabah yang mendapat posisi senior atau pejabat penting di pemerintahan Malaysia.
Dibandingkan etnis Melayu, ketidakadilan ini sangat mencolok sejak 16 September 1963, saat Borneo Utara, Sarawak, dan Singapura, bergabung dengan negara-negara bagian yang telah ada di Federasi Malaya.
Dalam hal komposisi tersebut di pemerintahan Malaysia (negara yang merdeka pada 31 Agustus 1957), Singapura dikecualikan, karena belakangan Singapura membentuk republik.
Baca Juga: Disintegrasi Ancam Negeri Jiran Malaysia, Bagi Hasil Petronas Anaktirikan Sarawak dan Sabah
Pada 16 September 1963, dilansir dari Wikipedia, Inggris setuju untuk menyerahkan Singapura, Sabah, dan Sarawak untuk bergabung dengan PersekutuanTanah Melayu, agar Federasi Malaysia dapat dibentuk.
Setelah bergabung dengan Malaysia, partai politik utama Singapura, People's Action Party (PAP) pimpinan Lee Kuan Yew berhasil memenangkan Pemilu Negara Bagian Singapura.
Tindakan PAP, yang sering menyuarakan keistimewaan mengenai kaum bumiputera, memicu banyak Organisasi Nasional Melayu Bersatu untuk mendesak pemerintah agar menangkap Lee Kuan Yew.
Pada 7 Agustus 1965, proklamator Malaysia sekaligus Ketua Menteri Malaya pertama, Tunku Abdul Rahman Putra membuang Singapura dari Malaysia.
Baca Juga: Pamtas Malaysia Digantikan Polisi: Awasi Perbatasan dengan Indonesia, Brunei dan Thailand
