Network
Keduanya menyatakan, semua UU yang disahkan Parlemen Malaysia, harus terlebih dahulu disahkan di majelis negara bagian sebelum.
Ini penting sebelum semua UU yang berkaitan dengan hak dan kepentingan Sabah, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Malaysia 1963,
Kedua menegaskan bahwa jika tidak disetujui di majelis negara bagian, maka UU itu tidak boleh diberlakukan di Sabah.
PDA mengarahkan ke pembentukan Petronas. Disebutkan, perseroan ini merupakan pengatur seluruh aset migas di dalam negeri.
Ewon dan Phoong menilai, kesepakatan itu adalah 'kesalahan besar', dan perwakilan negara yang mengizinkan kesepakatan itu, harus bertanggung jawab.
Keduanya menegaskan, Sabah membutuhkan pemimpin yang kuat, yang tidak mudah diganggu oleh pemerintah federal dan tuntutannya, yang hanya menguntungkan Putrajaya.
Ditambahkan, jika mereka tidak berhasil mencabut perjanjian, mereka akan mempertimbangkan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali untuk menantang PDA.
Ewon dan Phoong sebelumnya meminta mantan Kepala Menteri Sabah Harris Salleh dan Joseph Pairin Kitingan untuk menjelaskan alasan mereka menandatangani perjanjian dengan pemerintah federal yang mengarah ke PDA.
Harris dilaporkan menyatakan bahwa perjanjian Petronas ditandatangani untuk mematuhi PDA setelah disahkan di Parlemen.
Menurutnya, perwakilan Negara Bagian Sabah mendukung keputusan pada saat itu, dan menantang Ewon dan Phoong untuk mengajukan mosi untuk mencabutnya.
