Network
Hak-hak itu harus diambil melalui perangkat Undang-undang Pengembangan Minyak 1974, perangkat yang meskipun disahkan oleh Parlemen.
Hanya saja, tulis The Borneo Post, perangkat UU ini tidak mengikuti ketentuan substantif dari Konstitusi Federal, dan karena itu inkonstitusional, batal demi hukum, dan tidak memiliki efek hukum. .
Pada 1954, Inggris Raya mengesahkan Perintah Sarawak (Perubahan Batas) di Dewan, yang berlaku untuk Sarawak.
Perubahan ini dengan tegas menetapkan batas-batas Sarawak untuk memasukkan landas kontinen, menjadi dasar laut dan tanah di bawahny.
Semua mineral dan sumber daya lainnya di dalam lapisan tanah itu juga milik Sarawak.
The Sarawak Interpretation Ordinance 2005 lebih lanjut mengklarifikasi ungkapan dan kata-kata UU.
Ini mencakup arti 'Sarawak' sebagai Negara Bagian Sarawak, termasuk perairan teritorialnya sebagaimana dianggap oleh hukum internasional.
Ordonansi Penafsiran Sarawak 2005 (yang mencabut dan menggantikan Ordonansi Penafsiran 1958) juga jelas didukung oleh Pasal 1 (3) Konstitusi Federal itu sendiri.
Berdasarkan Pasal 2 (b) Konstitusi Federal, Parlemen dapat memberlakukan UU untuk mengubah batas-batas negara bagian mana pun.
Pasal ini juga menegaskan bahwa UU tersebut tidak akan disahkan tanpa persetujuan negara (dinyatakan oleh UU yang dibuat oleh Badan Legislatif.
