Network
TOKYO, KALBAR TERKINI - Ancaman perang menghadapi Rusia dan China ditengarai kuat menjadi pemicu utama bagi pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida untuk merivisi Konstitusi Jepang.
Inti dari amandemen Undang-undang Jepang ini adalah meningkatkan dua kali lipat anggaran pertahanan Jepang, yang dikhawatirkan oleh oposisi sebagai kebangkitan milterisme Dai Nippon.
Jika disetujui, maka ini menjadi perubahan pertama konstitusi pascaperang sejak pemberlakuannya pada 1947, sebagaimana dilansir Kalbar-Terkini.com dari The Asahi Shimbun, Rabu, 6 Juli 2022.
Baca Juga: Gangster Jepang kian Nekat: Bayangkan, Polisi aja Dimata-matai!
Pendukung revisi konstitusi dilaporkan kemungkinan akan memiliki cukup kursi yang diperlukan di Majelis Tinggi untuk memulai proses amandemen tersebut.
Hanya saja, pemilih tetap terpecah dalam masalah ini, dan rakyat Jepang terkesan adem ayem menanggapi wacana perubahan UUD ini, sebagaimana hasil survei The Asahi Shimbun menunjukkan.
Sebanyak 125 kursi di 248 anggota Majelis Tinggi akan diperebutkan dalam pemilihan pada 10 Juli 2022.
Salah satu fokusnya adalah apakah para pendukung revisi konstitusi akan menempati dua pertiga, atau 166 kursi, di kamar Diet setelah suara dihitung.
Baca Juga: Kapal Perang Rusia dan China Muncul di Senkaku, Jepang Panik: Amerika, Tolong!:
