Network
KALBARTERKINI - 'Operasi militer' Rusia tanpa henti di Ukraina sejak 24 Februari 2022 ternyata sanggup menjatuhkan gengsi AS terutama Presiden Joe Biden dan NATO yang dipimpinnya.
Perang di Ukraina sebenarnya bukanlah perang antara Rusia dengan pasukan di negara tersebut, melainkan perang tanpa wujud (proxy) antara Rusia melawan NATO.
Terbukti, dalam KTT NATO di Madrid, Ibukota Spanyol, Rabu, 29 Juni 2022 ini, Biden menyerukan persatian seluruh anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara itu.
Baca Juga: SOK IMUT! Zelenskyy Mencela tapi Merengek ke NATO: Apakah Ukraina belum Membayar Cukup?
Dalam KTT dua hari sejak Selasa, 28 Juni 2022 itu, Biden juga mengumumkan bala bantuan pasukan NATO di Benua Eropa.
Menurut Biden aliansi tersebut lebih dibutuhkan hari ini daripada sebelumnya.
Dilansir Kalbar-Terkini.com dari AFP, Rabu, Biden menegaskan, NATO akan diperkuat ke segala arah di setiap domain, baik darat, laut dan udara.
Dalam KTT yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg, Biden merinci tentang bantuan-bantuan tambahan tersebut.
Pertama, meningkatkan armada kapal perusak angkatan laut AS dari empat menjadi enam di Rota, Spanyol.
Kedua, markas tetap Korps Angkatan Darat ke-5 berada di Polandia.
Ketiga, sebuah brigade rotasi tambahan di Rumania, terdiri dari 3.000 pejuang, dan 2.000 personel tim tempur lainnya.
Keempat, peningkatan penyebaran rotasi di negara-negara Balti; Kelima: dua skuadron tambahan pesawat siluman F-35 dikerahkan ke Inggris.
Baca Juga: NATO Kirim Senjata lebih Mematikan ke Ukraina: Perang Proksi karena Pengecut Hadapi Rusia!
Keenam: Pertahanan udara tambahan dan kemampuan lainnya di Jerman dan di Italia.”
“Bersama dengan sekutu kami, kami akan memastikan bahwa NATO siap menghadapi ancaman dari segala arah di setiap domain,” kata Biden.
“Di saat (Presiden Rusia Vladimir) Putin telah menghancurkan perdamaian di Eropa, dan menyerang prinsip-prinsip tatanan berbasis aturan, Amerika Serikat dan sekutu kami, kami akan meningkatkannya,” lanjut Biden.
“Peningkatan dari kami ini,membuktikan bahwa NATO lebih dibutuhkan sekarang daripada sebelumnya, dan itu penting seperti sebelumnya," ujarnya.
Baca Juga: Neo Nazi Ukraina Dalangi Pembantaian Massal di Bucha dan Zelensky Tutup Mata demi NATO?
Mengacu pada persatuan NATO dalam menerima aplikasi keanggotaan Finlandia dan Swedia, Biden menambahkan bahwa strategi Putin dalam menyerang Ukraina telah menjadi bumerang.
Disebut ancaman karena negara-negara yang sebelumnya netral, akhirnya bergabung dengan NATO, sebagaimana pula permohonan yang sama dari Ukraina.
"Itulah tepatnya yang tidak dia inginkan, tetapi apa yang perlu dilakukan untuk menjamin keamanan bagi Eropa, ” tambahnya.
Sementara itu, Stoltenberg berkomentar bahwa perluasan NATO adalah 'kebalikan' dari apa yang diharapkan Putin.
Perluasan NATO sendiri adalah proses memasukkan negara-negara anggota baru dalam NATO.
NATO adalah aliansi militer yang terdiri dari 228 negara Eropa, dan dua negara Amerika Utara, yang menganut sistem pertahanan kolektif
Proses penggabungan dengan aliansi tersebut diatur dalam Pasal 10 Traktat Atlantik Utara, yang hanya dicapai melalui undangan negara-negara, dan melalui perjanjian pada masa berikutnya.
Negara-negara yang berharap untuk bergabung, harus memenuhi persyaratan tertentu, dan menyelesaikan proses multi-langkah, yang melibatkan dialog politik dan integrasi militer.
Proses penggabungan diurus oleh Dewan Atlantik Utara, badan pemerintahan NATO.
NATO bertujuan untuk menjaga keamanan bersama, didirikan sebagai bentuk dukungan terhadap persetujuan Atlantik Utara, yang ditanda tangani di Washington, 4 April 1949.
Awalnya, NATO bertujuan untuk menekan pengaruh ideologi komunis dari Uni Soviet, dan aliansinya yakni Pakta Warsawa selama era Perang Dingin.
Pasal utama persetujuan tersebut adalah Pasal V.
Isi pasal itu menegaskan, para anggota setuju bahwa sebuah serangan bersenjata terhadap salah satu atau lebih dari mereka di Eropa maupun di Amerika Utara, akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota.
Selanjutnya, NATO setuju bahwa jika terjadi serangan bersenjata , maka setiap anggota dapat menggunakan hak untuk mempertahankan diri secara pribadi maupun bersama-sama.
Hal ini seperti yang tertuang dalam pasal tersebut terkait jika sebuah anggota Pakta Warsawa menyerang para sekutu Eropa dari PBB.
Dengan demikian, serangan ini juga akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota (termasuk AS), yang memiliki kekuatan militer terbesar dalam aksi pembalasan tersebut.
Tetapi, kemungkinan serangan dari Eropa Barat ternyata tidak menjadi kenyataan. Pasal baru mulai digunakan untuk pertama kalinya dalam sejarah pada 12 September 2001.
Ini sebagai tindak balasan terhadap peristiwa serangan teroris 11 September 2001 di AS, yang terjadi sehari sebelumnya.
Tetapi sejak awal, Pakta Warsawa dan pecahnya Uni Soviet, mereka membentuk organisasi penerus Pakta Warsawa, yakni Organisasi Traktat Keamanan Kolektif (Collective Security Treaty Organization/CSTO).
Keanggotaannya adalah beberapa negara Uni Soviet, dan beberapa negara mantan negara pengikut Organisasi Pakta Warsawa.
Pada 4 Maret 1947, Traktat Dunkirk ditandatangani oleh Prancis dan Inggris sebagai Treaty of Alliance and Mutual Assistance dalam hal kemungkinan serangan oleh Jerman atau Uni Soviet setelah Perang Dunia II.
Pada 1948, aliansi ini diperluas untuk mencakup negara-negara Benelux, dalam bentuk Western Union, juga disebut sebagai Organisasi Perjanjian Brussel (BTO).
BTO didirikan berdasarkan Perjanjian Brussel, yang ditandatangani oleh Inggris, Prancis, dan anggota Benelux.
Pembicaraan untuk aliansi militer baru, yang juga dapat mencakup Amerika Utara, menghasilkan penandatanganan Perjanjian Atlantik Utara pada 4 April 1949 oleh negara-negara anggota Western Union, ditambah AS, Kanada, Portugal, Italia, Norwegia, Denmark, dan Islandia.
Pada 1952, jabatan Sekretaris Jenderal NATO ditetapkan sebagai kepala organisasi sipil.
Tahun itu juga sebagai latihan maritim NATO besar pertama, Exercise Mainbrace, dan aksesi Yunani dan Turki ke organisasi tersebut.
Setelah Konferensi London dan Paris, Jerman Barat diizinkan untuk dipersenjatai kembali secara militer, ketika mereka bergabung dengan NATO pada Mei 1955.
Pada gilirannya, ini merupakan faktor utama dalam pembentukan Pakta Warsawa, yang didominasi Uni Soviet, yang menggambarkan dua sisi yang berlawanan dari Perang Dingin.
Bergabungnya Jerman Barat ke NATO menyebabkan dibentuknya organisasi tandingan Pakta Warsawa selama Perang Dingin
Pada 1982, Spanyol yang baru menjaid negara demokratis, bergabung dengan aliansi ini.
Revolusi 1989 di Eropa menyebabkan NATO mengevaluasi ulang tujuan strategis, sifat, tugas, dan fokusnya di benua itu.
Pada Oktober 1990, Jerman Timur menjadi bagian dari Republik Federal Jerman, dan pada November 1990, aliansi tersebut menandatangani Traktat tentang Angkatan Bersenjata Konvensional di Eropa (CFE) di Paris dengan Uni Soviet.
Traktat ini mengamanatkan pengurangan militer khusus di seluruh benua, yang berlanjut setelah runtuhnya Pakta Warsawa pada Februari 1991, dan runtuhnya Uni Soviet pada Desember 1991, yang menyingkirkan musuh utama NATO secara de facto.
Hal ini menandai dimulainya penarikan personel dan peralatan militer di Eropa.
Perjanjian CFE memungkinkan penandatangan untuk menghapus 52.000 buah persenjataan konvensional dalam enam belas tahun berikutnya.
Hal ini memungkinkan pengeluaran militer oleh anggota NATO Eropa menurun sebesar 28 persen pada 1990- 2015.
Secara politis, NATO mencari hubungan yang lebih baik dengan negara-negara Eropa Tengah dan Eropa Timur yang baru otonom.
NATO juga menjadi forum diplomatik untuk kerja sama regional antara NATO dan tetangganya, yang didirikan selama periode pasca-Perang Dingin.
Ini sudah termasuk Kemitraan untuk Perdamaian (Partnership for Peace) dan inisiatif Dialog Mediterania pada 1994, Dewan Kemitraan Euro-Atlantik pada 1997, dan Dewan Gabungan Permanen NATO-Rusia pada 1998.
Dalam KTT Washington 1999, Hongaria, Polandia, dan Republik Ceko, secara resmi bergabung dengan NATO, dan organisasi tersebut juga mengeluarkan pedoman baru untuk keanggotaan NATO.
Rencana Aksi Keanggotaan individual adalah pedoman yang mengatur penambahan anggota aliansi baru: Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania, Rumania, Slowakia, dan Slovenia pada 2004,
Albania dan Kroasia pada 2009, Montenegro pada 2017, dan Makedonia Utara pada 2020.
Pasal 5 dari perjanjian Atlantik Utara mewajibkan negara-negara anggota untuk membantu negara anggota mana pun yang terkena serangan bersenjata.
Putusan ini diterapkan untuk kali pertama, dan satu-satunya setelah serangan 11 September.
Setelah itu, pasukan dikerahkan ke Afganistan di bawah misi ISAF, yang dipimpin NATO.
Organisasi tersebut telah menjalankan berbagai peran tambahan sejak saat itu, termasuk mengirim pelatih ke Irak, membantu dalam operasi kontra-pembajakan.
Pada 2011, NATO memberlakukan zona larangan terbang di atas Libya, sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973.
Pasal 4, yang hanya meminta konsultasi di antara anggota NATO, aliansi ini telah dipanggil lima kali setelah insiden dalam Perang Irak, Perang Saudara Suriah, dan aneksasi Krimea oleh Rusia.
NATO tidak mengutuk pembersihan etnis pada 2016–2017 di Turki.
Mulai munculnya tanda-tanda keretakan hubungan antara Turki dan anggota NATO lainnya menyusul invasi bekas negara Kekeisaran Ottoman ini ke daerah-negara berpenduduk Kurdi di Suriah, intervensi Turki di Libya, dan sengketa zona maritim Siprus-Turki.
Anggota NATO telah menolak Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir PBB, perjanjian yang mengikat untuk negosiasi penghapusan total senjata nuklir, yang didukung oleh lebih 120 negara.***
