Network
Hal ini setelah lebih 200 pengikut bersenjata Sultan Sulu, Jamalul Kiram III yang dipimpin oleh adiknya, Agbimuddin Kiram, mendarat di kota Lahad Datu di Sabah.
Desakan terkait klaim leluhur atas tanah yang kaya minyak itu malah ditanggapi dengan mengirim pasukan, dan meluncurkan serangan udara sebelum kebuntuan berakhir.
Konflik yang berlangsung lebih dari sebulan itu mengakibatkan tewasnya 68 orang dari Kesultanan Sulu, sembilan personel Angkatan Bersenjata Malaysia, dan enam warga sipil.
The Star juga mengutip sebuah laporan oleh situs berita Spanyol, La Información yang menulis bahwa Stampa telah mengeluarkan putusan tersebut.
Putusan ini menegaskan, perjanjian pada 1878 adalah perjanjian sewa swasta internasional komersial. Dengan tidak membayar uang penyerahan sejak 2013, Stampa menyatakan bahwa Malaysia melanggar perjanjian.
Hanya saja, Malaysia masih diberi waktu tiga bulan untuk membayar, dan akan dikenakan bunga jika tam menerima putusan itu.
Pada 17 Maret 2020, hakim Pengadilan Tinggi Kota Kinabalu, Datuk Martin Indang memutuskan bahwa Malaysia adalah tempat yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari Akta Penyerahan 1878.
Dinyatakan, perselisihan itu tak tepat diselesaikan di pengadilan Spanyol, yang tidak memiliki wewenang atau yurisdiksi atas Malaysia.
Hakim Idang menyatakan hal itu ketika memutuskan mendukung Pemerintah Malaysia dalam gugatannya terhadap delapan orang yang diduga keturunan Sultan Sulu di Pengadilan Tinggi Kota Kinabalu pada 17 Maret 2022.
Dinyatakan, tidak ada kesepakatan yang mengikat antara pemerintah dan ahli waris sultan, yang memaksa salah satu pihak untuk juga tunduk pada arbitrase jika terjadi perselisihan.
